Jokowi Tegaskan IKN Bukan Proyek Pribadi, Sebut Ini Keputusan Bersama Rakyat

Tampang.com | Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur bukanlah proyek pribadi seorang presiden, melainkan hasil dari keputusan bersama seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidatonya saat menghadiri sebuah acara di Jakarta, di mana ia menanggapi berbagai pandangan yang menyebut bahwa proyek IKN hanya ambisi dari pemerintah saat ini.

“Pembangunan IKN bukan sekadar proyek presiden, melainkan keputusan bersama yang telah melalui pertimbangan panjang dan matang oleh para pemangku kepentingan. Ini adalah langkah strategis untuk masa depan Indonesia,” ujar Jokowi di hadapan para hadirin. Ia menekankan bahwa perpindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan Timur sudah dibahas oleh berbagai pihak dan disetujui oleh DPR RI sebagai representasi dari rakyat.

Keputusan Nasional, Bukan Hanya Proyek Pemerintah

Menurut Presiden Jokowi, keputusan untuk memindahkan ibu kota tidak diambil secara sepihak. Mulai dari kajian lingkungan, studi sosial-ekonomi, hingga pembahasan di tingkat parlemen, semua telah dilakukan untuk memastikan bahwa pemindahan ini membawa manfaat jangka panjang bagi bangsa dan negara. Bahkan, konsep IKN yang mengedepankan keberlanjutan dan kota hijau dipandang sebagai model pembangunan masa depan yang ramah lingkungan.

“Setiap tahapan sudah melalui proses yang transparan dan melibatkan banyak ahli, baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi, ini adalah keputusan bersama yang akan menjadi warisan kita semua untuk generasi mendatang,” tambahnya.

Menjawab Kritik dan Keraguan Publik

Pernyataan Jokowi ini muncul di tengah banyaknya kritik dan keraguan terkait kelanjutan proyek IKN, terutama menjelang akhir masa jabatan presiden pada 2024. Beberapa pihak menilai proyek ini terlalu ambisius dan berisiko menjadi ‘proyek mangkrak’ jika tidak dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Menanggapi hal ini, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan IKN sudah memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga siapapun pemimpin berikutnya, proyek ini diharapkan tetap berjalan sesuai rencana.

“Saya harap masyarakat melihat ini bukan sebagai ambisi presiden, tetapi sebagai keputusan untuk kemajuan bangsa,” jelas Jokowi. “Tidak mungkin sebuah proyek sebesar ini hanya untuk kepentingan satu orang. Ini adalah keputusan kita semua, keputusan rakyat Indonesia.”

Mendorong Persebaran Ekonomi dan Pembangunan yang Merata

Salah satu alasan utama pemindahan ibu kota adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan. Saat ini, pusat ekonomi dan administrasi Indonesia masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa, yang menyebabkan ketimpangan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Pemindahan ibu kota diharapkan dapat memacu pembangunan di luar Jawa, serta menciptakan pusat-pusat ekonomi baru yang dapat menampung lebih banyak tenaga kerja dan peluang usaha.

“Dengan adanya IKN, diharapkan akan tercipta ekosistem baru yang bisa mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Ini bukan hanya soal memindahkan gedung pemerintahan, tapi juga membangun kota yang inovatif, hijau, dan berkelanjutan,” ujar Jokowi lagi.

Harapan untuk Pemerintahan Selanjutnya

Jokowi pun berharap bahwa proyek ini tidak hanya dilihat sebagai warisan pemerintahannya saja, tetapi sebagai cita-cita bersama untuk masa depan yang lebih baik. Ia menekankan pentingnya kesinambungan dalam pembangunan nasional agar Indonesia dapat mencapai target menjadi negara maju pada tahun 2045.

“Saya tidak berharap untuk dikenal sebagai presiden yang memindahkan ibu kota, tetapi sebagai bagian dari rakyat yang ingin melihat Indonesia lebih maju dan merata,” pungkasnya.

Dengan pernyataan ini, Jokowi berupaya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional yang bukan hanya membawa manfaat bagi generasi sekarang, tetapi juga untuk anak cucu di masa depan.