Job Fair Bekasi Ricuh: Ribuan Pencari Kerja Berdesakan, Rebutan QR Code Berujung Baku Hantam

Tampang.com | Sebuah pemandangan kurang mengenakkan terjadi di Gedung Convention Center Presiden University, Jababeka, Cikarang Utara, pada Selasa (27/5/2025). Acara job fair yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi berubah menjadi ricuh, di mana ribuan pencari kerja yang memadati lokasi tak hanya berdesakan, tetapi juga terlibat baku hantam. Pemicu utama kericuhan ini adalah perebutan akses ke lowongan pekerjaan yang dibagikan melalui kode QR.

Salah satu saksi mata, Ridwan Rahmat, menceritakan kronologi awal kericuhan. Ia mengungkapkan bahwa kekacauan bermula saat panitia hendak menempelkan pamflet yang berisi kode QR daftar perusahaan peserta job fair. Pamflet tersebut, yang menjadi kunci akses informasi lowongan, seketika menjadi rebutan.

Tak disangka, pamflet itu malah direbut paksa oleh salah satu pencari kerja yang tak sabar ingin segera memindainya. “Kericuhan itu gara-garanya panitia mau nempelin scan QR. Tiba-tiba ada salah satu pencari kerja yang merebut pamflet,” ujar Ridwan kepada Kompas.com, Selasa, menggambarkan momen awal kekacauan.

Situasi dengan cepat memanas. Antrean yang sudah padat dan panjang berubah menjadi dorong-dorongan hebat, memicu ketegangan di antara para pencari kerja. Beberapa individu bahkan akhirnya terlibat dalam perkelahian ringan, menunjukkan tingkat frustrasi yang tinggi.

“Mungkin karena sama-sama capek, akhirnya rusuh,” tambah Ridwan, warga Kampung Gabus, Tambun Utara, yang turut menjadi saksi mata insiden tersebut. Kelelahan dan tekanan untuk mendapatkan pekerjaan tampaknya berkontribusi pada pecahnya kericuhan.

Akibat kepanikan yang melanda, sejumlah peserta job fair pingsan karena terhimpit massa yang berdesakan. Petugas medis yang disiagakan di lokasi pun sigap mengevakuasi para korban dan memberikan pertolongan pertama di area yang lebih aman.

“Luka sih enggak ada, cuma kebanyakan pingsan. Cewek, cowok banyak yang pingsan,” imbuh Ridwan, menyoroti dampak fisik dari kericuhan tersebut, meskipun tidak ada korban luka berat yang dilaporkan.

Ricuhnya acara ini sontak menuai kritik tajam dari para peserta. Menurut Ridwan, ketidaksiapan panitia menjadi penyebab utama kekacauan. Ia menilai, acara sebesar ini tak seharusnya digelar di satu titik yang berpotensi menimbulkan penumpukan massa yang tak terkendali.

“Kurang persiapan intinya panitianya. Jangan di satu titik, harus dipecah jadi beberapa titik. Bayangin saja, pengangguran se-Kabupaten Bekasi ke situ semua,” ujar Ridwan, memberikan saran konstruktif untuk penyelenggaraan acara serupa di masa mendatang.

Tingginya antusiasme pencari kerja juga membuat acara ini jauh melebihi kapasitas yang tersedia. Berdasarkan data Pemkab Bekasi, sebanyak 25.000 pencari kerja datang untuk memperebutkan hanya 2.517 lowongan yang disediakan oleh 64 perusahaan peserta.

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menyatakan bahwa antusiasme yang membludak ini bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan oleh pemerintah. Sebaliknya, ia mengakui bahwa hal tersebut menjadi beban moral yang berat bagi Pemkab Bekasi. “Terkait masalah antusias ini bukan suatu hal sebagai pemerintah untuk dibanggakan. Artinya di sini beban moral juga bagi Pemkab Bekasi. Memang di kloter pertama ini, kita membuka 2.000 lebih, yang datang 25.000,” kata Ade kepada wartawan.

Ade Kuswara Kunang mengakui bahwa lonjakan peserta melampaui ekspektasi awal. Untuk mengatasi masalah ini, ia berjanji akan menambah kuota lowongan pada gelombang berikutnya, serta mendorong lebih banyak perusahaan di kawasan industri Kabupaten Bekasi untuk membuka lapangan kerja. “Nanti kita panggil pimpinan kawasan atau perusahaan untuk menambah kuota,” jelasnya. “Ada 7.000 perusahaan di Kabupaten Bekasi, sementara masyarakat Kabupaten Bekasi ada 3,2 juta, artinya harus ada kontribusi,” tandas Ade, menekankan tanggung jawab perusahaan.

Peristiwa ini menjadi sorotan publik, tidak hanya karena kericuhan yang terjadi, tetapi juga karena tingginya angka pencari kerja yang menunjukkan tekanan ekonomi lokal yang signifikan. Di sisi lain, ketidaksiapan teknis dan buruknya manajemen kerumunan seolah menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan agenda publik berskala besar di masa mendatang.