Jawa Tengah Dukung 1.000 SPPG Pesantren, Ingin MBG Berbasis Sekolah dan Ponpes

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh peluncuran 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pesantren yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Abdul Muhaimin Iskandar. Program ini dinilai sejalan dengan aspirasi Jawa Tengah untuk mengembangkan SPPG yang berbasis di sekolah dan pesantren.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan di sekolah-sekolah yang sudah memiliki infrastruktur berupa kantin. Pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada sambil memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik.

Lebih jauh, Sumarno menambahkan bahwa MBG yang diterapkan di pondok pesantren akan memanfaatkan pengalaman para pengelola pesantren yang sudah terbiasa memenuhi kebutuhan makanan santri. Namun, implementasi ini dihadapkan pada peraturan dari pusat yang menetapkan bahwa SPPG harus mampu melayani antara 3.000 hingga 3.500 paket makanan. Hal ini menjadi hambatan, mengingat jumlah siswa di sekolah seringkali tidak memenuhi kriteria tersebut.

"Jika program untuk pesantren sudah diluncurkan, tentu kami akan memberi dukungan penuh. Untuk sekolah, kami ingin melibatkan kantin yang ada, tetapi sayangnya pemerintah pusat meminta jumlah paket yang terlampau tinggi bagi sekolah," jelas Sumarno setelah Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung DPRD Jateng pada Selasa (27/05/2025).

Keinginan Jawa Tengah untuk melibatkan kantin dalam program ini sebagian besar didasari oleh keberhasilan program kantin sehat di tingkat SMA yang telah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga diminta untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mempercepat implementasi MBG, termasuk dalam hal koordinasi dan penyediaan lokasi yang memadai.

Dalam konteks pengembangan program ini, Jawa Tengah berupaya memastikan bahwa daerah-daerah pinggiran tidak terabaikan dalam pelaksanaan MBG. "Gubernur sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk MBG dan akselerasinya, di mana provinsi berperan dalam memfasilitasi lokasi-lokasi yang diperlukan," tambah Sumarno.

Sekadar informasi, Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhaimin Iskandar, baru saja meluncurkan 1.000 SPPG pesantren di Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil yang berlokasi di Bangkalan, Jawa Timur. Harapannya, keberadaan SPPG ini dapat memberikan layanan MBG kepada sekitar tiga juta santri di Indonesia.

Di Jawa Tengah sendiri, Badan Gizi Nasional telah melakukan pertemuan dengan Sekda se-Jateng pada 17 April 2025 di Wisma Perdamaian. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov memohon dukungan dalam percepatan pelaksanaan MBG, khususnya dengan menyediakan lahan atau membangun SPPG.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Taj Yasin Maemoen, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur. Dalam rapat itu, hadir pula Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko serta Staf Khusus Badan Gizi Nasional, Redy Hendra Gunawan.

Dari hasil diskusi, Redy mengungkapkan bahwa setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah direncanakan akan membangun tiga unit SPPG. Pendanaan untuk proyek ini diharapkan melibatkan pemerintah daerah untuk biaya modal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk biaya operasionalnya.

"Program MBG ini bertujuan untuk mendukung perekonomian lokal, mengingat bahwa pemenuhan bahan baku untuk dapur SPPG akan dilakukan dengan membeli dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sementara pembelian dari perusahaan besar dilarang," ujar Redy pada saat pertemuan.

Wakil Gubernur, Taj Yasin Maemoen, juga menambahkan bahwa ada 21 aset milik pemerintah provinsi yang siap dimanfaatkan sebagai dapur SPPG. Aset-aset tersebut terdiri dari satu unit yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan 20 unit lainnya yang dimiliki oleh Pemprov, termasuk 12 bangunan dan delapan bidang tanah.

Pemprov Jawa Tengah juga mengelola 34 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki jurusan tata boga, yang dapat berkontribusi dalam keberhasilan program MBG ini. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah dan santri, dapat terpenuhi secara optimal.