Janji Digitalisasi Birokrasi Masih Mandek, Warga Mengeluh Layanan Publik Tak Kunjung Efisien!

Tampang.com | Program digitalisasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah sejak beberapa tahun lalu belum juga menunjukkan dampak signifikan di mata masyarakat. Di banyak daerah, layanan publik masih lamban, tidak transparan, dan rawan pungutan liar.

Digitalisasi Setengah Jalan, Pelayanan Masih Lambat
Meski aplikasi layanan publik berbasis daring telah dikembangkan, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak warga harus antre berjam-jam, bolak-balik ke kantor pelayanan, atau menghadapi sistem yang sering error.

“Kalau katanya serba digital, kenapa kami tetap harus datang tiga kali hanya untuk urus KTP?” keluh Retno, warga Bekasi yang mengurus dokumen kependudukan untuk anaknya.

Pemerintah Pusat Gencar, Daerah Banyak Tertinggal
Kesenjangan digital antar daerah menjadi persoalan serius. Kota besar mungkin sudah menikmati kemudahan e-government, namun di kabupaten-kabupaten terpencil, internet lambat dan keterbatasan SDM menjadi hambatan utama.

“Digitalisasi tidak boleh hanya jadi proyek pencitraan pusat. Harus ada pemerataan infrastruktur dan kompetensi hingga ke desa,” kata Indra Wahyudi, peneliti kebijakan publik dari Pusat Reformasi Administrasi Negara.

Transparansi dan Antikorupsi Masih Lemah
Salah satu tujuan digitalisasi adalah memangkas peluang korupsi dan mempercepat pelayanan. Tapi jika sistem hanya mengganti kertas dengan layar tanpa akuntabilitas, maka hanya akan mengganti bentuk, bukan memperbaiki esensinya.

“Pungli masih terjadi karena celahnya tetap ada. Petugas bisa dengan mudah bilang sistemnya error untuk minta uang lebih,” jelas Indra.

Solusi: Percepat Infrastruktur, Latih Aparat, Libatkan Masyarakat
Para pakar menekankan pentingnya membangun infrastruktur teknologi yang merata, melatih aparat agar melek digital, dan melibatkan masyarakat dalam mengawasi kinerja pelayanan publik berbasis teknologi.

“Digitalisasi tanpa pemahaman dan pengawasan hanya akan jadi formalitas. Rakyat butuh hasil nyata, bukan sekadar aplikasi baru,” tegas Indra.

Pelayanan Publik Adalah Wajah Negara di Mata Rakyat
Jika negara ingin dipercaya, maka pelayanan publik harus menunjukkan kecepatan, keadilan, dan empati. Selama itu belum terwujud, janji reformasi birokrasi hanya akan dipandang sebagai jargon kosong.