Jakarta dan Krisis Kucing: Sorotan Media Australia pada Upaya Sterilisasi dan Tantangannya

Keberadaan kucing di Jakarta menjadi sorotan media Australia, ABC News. Dalam artikelnya berjudul 'The Underground Vets Working Secretly to Solve Jakarta's Cat Crisis', Selasa (31/12/2024), ABC News menyoroti keterbatasan untuk menangani populasi kucing di Jakarta.

Hal ini menjadi perhatian utama karena keberadaan kucing liar yang semakin banyak di Jakarta dapat menjadi masalah serius dalam jangka panjang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengontrol dan mengatasi populasi kucing, namun tantangan yang dihadapi cukup besar.

Organisasi seperti Rumah Steril di Jakarta berperan penting dalam menangani masalah ini. Vivi Sebayang, kepala organisasi Rumah Steril yang menangkap kucing jalanan untuk dikebiri dan kemudian dilepaskan kembali, mengatakan bahwa tindakan ini penting untuk menekan angka populasi kucing di Jakarta.

Menurut Sebayang, menjebak dan mengebiri kucing secara rutin akan membantu menjaga jumlah populasi selama sekitar dua tahun. Jika tidak dilakukan, jumlah kucing liar akan terus meningkat secara drastis. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, diperkirakan ada sekitar 860.000 ekor kucing di wilayah kotamadya Jakarta. 

Namun, jumlah tersebut diprediksi hanya mencakup sekitar setengah dari wilayah metropolitan Jakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan ada lebih dari 1,5 juta ekor kucing yang berkeliaran di jalan-jalan ibu kota Indonesia.

Organisasi seperti Rumah Steril juga menghadapi tantangan lain, yakni tingginya praktek pembuangan kucing oleh warga di wilayah padat penduduk, terutama di sekitar pasar basah yang menjadi sumber makanan bagi kucing liar. Sebayang mengungkapkan bahwa kucing sering kali melahirkan tiga anak kucing atau lebih, sehingga populasi kucing liar terus bertambah.

Upaya sterilisasi kucing yang dilakukan organisasi ini pun tidaklah mudah. Biaya sterilisasi kucing betina mencapai sekitar Rp 300 ribu, sementara untuk kucing jantan sekitar Rp 250 ribu. Meski demikian, Sebayang menyoroti kekhawatiran terhadap praktik kebiri kucing yang dilakukan oleh tenaga yang tidak memiliki sertifikasi. 

Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran dokter hewan yang berkualifikasi dalam menjalankan prosedur sterilisasi guna menghindari risiko dan masalah kesehatan yang mungkin timbul akibat prosedur tersebut.

Kerja sama dengan pemerintah juga menjadi hal penting dalam penanganan populasi kucing. Sebayang menyebut bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sering bekerja sama dengan organisasi seperti Rumah Steril untuk melakukan gerakan sterilisasi kucing. Misalnya, Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan Jakarta Selatan mencanangkan gerakan sterilisasi dengan target mengebiri 2.300 kucing pada bulan Februari mendatang.

Namun, tantangan yang dihadapi organisasi seperti Rumah Steril tidak hanya berasal dari populasi kucing yang tak terkendali, tetapi juga minimnya dukungan dari asosiasi dokter hewan dan pemerintah di distrik-distrik terpencil di wilayah ibu kota.

Sebagai upaya menyelesaikan permasalahan ini, upaya pengebirian kucing oleh organisasi tempat Sebayang menjabat sudah mencapai angka 10.000 kucing selama satu dekade terakhir. Namun, Sebayang menegaskan bahwa hal tersebut hanya sebagian kecil dari permasalahan yang ada.

Dari data dan fakta tersebut, pemerintah perlu mengintensifkan kerja sama dengan organisasi yang bergerak dalam penanganan populasi kucing liar di Jakarta. Lebih banyak dana dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung program sterilisasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga populasi kucing agar tidak menjadi ancaman bagi lingkungan. 

Dengan upaya yang komprehensif, masalah kucing liar di Jakarta diharapkan dapat diminimalkan dalam beberapa dekade mendatang untuk menciptakan keseimbangan ekosistem yang lebih baik di ibu kota Indonesia. 

Menekan angka populasi kucing liar di Jakarta juga akan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Meski begitu, perlu adanya pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dari pemerintah serta lembaga terkait untuk menyelesaikan masalah ini.