Israel Setujui Proposal Gencatan Senjata AS, Hamas Ajukan Tiga Syarat Balasan

Gaza, Palestina – Pemerintah Israel telah menyetujui usulan gencatan senjata terbaru dari utusan khusus Amerika Serikat (AS), Steve Witkoff. Informasi ini disampaikan oleh seorang pejabat Israel kepada CNN. Usulan tersebut mencakup pembebasan sepuluh sandera yang masih hidup dan 18 sandera yang telah meninggal, serta penghentian sementara serangan selama 60 hari. Namun, pejabat itu tidak memberikan rincian apakah negosiasi untuk mengakhiri perang secara permanen akan dilanjutkan—tuntutan yang selama ini menjadi syarat utama dari Hamas.


Hamas Ajukan Tiga Syarat

Menanggapi usulan tersebut, Hamas menegaskan bahwa kerangka kerja terbaru tidak menjawab tuntutan utama rakyat Palestina, terutama soal penghentian perang dan bencana kelaparan. "Kerangka itu berasal dari Israel dan tidak menanggapi tuntutan rakyat kami," kata Bassem Naim, anggota biro politik Hamas, melalui akun Facebook-nya. "Meski demikian, pimpinan gerakan ini sedang mempelajarinya dengan penuh tanggung jawab nasional, mengingat genosida yang kami alami," lanjutnya.

Seorang pejabat senior Hamas menyebutkan, pihaknya siap menyetujui pembebasan para sandera dan gencatan senjata selama 60 hari, seperti dalam usulan AS. Namun, Hamas mengajukan tiga syarat sebagai balasan:


Jaminan dari AS bahwa negosiasi menuju gencatan senjata permanen akan terus berjalan dan tidak ada kelanjutan perang setelah 60 hari.
Distribusi bantuan kemanusiaan dilakukan melalui saluran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) diminta mundur ke posisi yang mereka pegang pada 2 Maret 2025, sebelum operasi militer terbaru dimulai.


Informasi mengenai tiga syarat tersebut juga dikonfirmasi oleh sumber lain yang mengetahui isi balasan Hamas.


Reaksi dari Israel dan AS

Menurut Forum Sandera dan Keluarga Hilang, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menginformasikan kepada keluarga sandera bahwa ia menerima usulan dari Witkoff. Dalam konferensi pers pada Kamis (29/5/2025) waktu setempat, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengonfirmasi adanya proposal yang diajukan kepada Hamas.

“Utusan khusus Witkoff dan presiden telah mengajukan proposal gencatan senjata yang didukung Israel, dan diskusi masih berlangsung,” ujar Leavitt. “Kami berharap gencatan senjata segera terwujud agar semua sandera dapat dipulangkan. Itu prioritas kami sejak awal.”

Pejabat senior Hamas mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan tanggapan kepada Witkoff melalui Bishara Bahbah, orang Palestina-Amerika yang berperan sebagai penghubung dalam diskusi dengan negosiator Hamas di Doha. Akan tetapi, menurut pejabat itu, setelah Witkoff bertemu pejabat Israel Ron Dermer di Washington, isi usulan berubah drastis.

“Kami terkejut. Bishara sebelumnya mengatakan kepada kami bahwa kerangka kerja itu telah disetujui dan tidak ada keberatan,” ujar pejabat Hamas tersebut. Ia menyebut versi usulan terbaru dari Witkoff sebagai “dokumen dari Israel”. “Kami siap memulangkan semua sandera dalam satu hari, asal ada jaminan perang tidak akan berlanjut. Akan tetapi dalam dokumen ini, kami tidak menemukannya. Mereka ingin perang terus berjalan, sedangkan kami ingin menghentikannya,” ujarnya.


Ketegangan Politik di Israel

Di tengah upaya negosiasi, dinamika politik dalam negeri Israel semakin memanas. Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich, menentang keras usulan itu. Dalam unggahan di media sosial, ia menyebut menerima usulan itu adalah "kegilaan belaka" dan menegaskan, “Tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi.” Sebaliknya, pemimpin oposisi Yair Lapid justru mendorong Netanyahu agar segera menyetujui usulan gencatan senjata Gaza. “Saya akan mendukung pemerintah jika sayap kanan memilih mundur,” ujarnya.

Sementara itu, Hamas menyatakan kesiapannya untuk membebaskan setengah dari 20 sandera yang masih hidup. Namun, seorang pejabat Hamas menyebut hal itu berisiko besar karena belum ada jaminan Israel akan mematuhi kesepakatan. “Kami tahu Witkoff adalah sosok berpengaruh yang bisa mendorong Israel. Dia satu-satunya yang bisa melakukannya,” kata pejabat Hamas tersebut. Pejabat itu juga mengungkapkan kekhawatiran berdasarkan pengalaman sebelumnya. Ia menyinggung pemerintahan Donald Trump yang disebut ingkar janji setelah pembebasan sandera Edan Alexander, termasuk tidak segera menyalurkan bantuan kemanusiaan.