Intoleransi Sosial Meningkat, Apakah Indonesia Masih Menjaga Semangat Kebhinekaan?

Tampang.com | Indonesia dibangun di atas dasar kebhinekaan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus intoleransi sosial kembali mencuat, memunculkan kekhawatiran publik terhadap kondisi kohesi sosial dan toleransi antarumat beragama di tanah air.

Kasus-Kasus Intoleransi Kian Marak
Beberapa kasus seperti pelarangan ibadah, penolakan pendirian rumah ibadah, dan ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas menunjukkan bahwa intoleransi masih menjadi masalah nyata. Data dari Setara Institute pada 2024 mencatat peningkatan signifikan pada pelanggaran kebebasan beragama, dengan 237 kasus intoleransi yang dilaporkan secara nasional.

“Peningkatan ini bukan sekadar angka, tapi refleksi dari lemahnya pendidikan toleransi dan kurangnya keberpihakan negara terhadap kelompok rentan,” kata Yenny Herlina, peneliti senior di Pusat Studi Pluralisme dan Demokrasi.

Melemahnya Pendidikan Kewarganegaraan
Banyak pengamat menilai akar dari persoalan intoleransi bukan hanya persoalan hukum atau ketegasan negara, melainkan juga melemahnya pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Di beberapa wilayah, narasi keagamaan yang eksklusif justru lebih mendominasi dibanding semangat gotong royong dan keberagaman.

“Nilai-nilai Pancasila hanya jadi slogan. Di ruang kelas, pelajaran kebhinekaan seringkali hanya bersifat hafalan, tanpa disertai diskusi yang mendorong pemahaman mendalam,” ujar Yenny.

Peran Media Sosial dalam Menyebar Intoleransi
Media sosial juga berkontribusi dalam memperburuk situasi. Unggahan-unggahan bernuansa kebencian, hoaks yang menyerang kelompok tertentu, serta propaganda ekstrem kerap tersebar luas tanpa filter yang memadai. Ironisnya, sebagian besar pelaku justru adalah generasi muda yang seharusnya menjadi garda depan semangat toleransi.

“Platform digital seharusnya bisa jadi sarana pendidikan publik, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Polarisasi diperparah dengan algoritma yang membentuk ruang gema kebencian,” tambah Yenny.

Apa yang Bisa Dilakukan?
Menghadapi tantangan ini, berbagai pihak perlu ambil bagian:



Pemerintah harus memperkuat regulasi anti-diskriminasi dan menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.


Institusi pendidikan harus mereformasi kurikulum kewarganegaraan agar lebih kontekstual dan hidup.


Tokoh agama dan masyarakat harus aktif mengampanyekan nilai-nilai persatuan, tanpa eksklusivitas.


Platform media sosial perlu lebih tegas dalam menyaring konten yang berpotensi memecah-belah.



Menjaga Indonesia agar tetap utuh bukan hanya tanggung jawab negara, tapi seluruh warganya. Tanpa semangat kebersamaan dan toleransi, persatuan Indonesia bisa menjadi hanya simbol yang kehilangan makna.