Indonesia Beri Kesempatan Bagi Warga Sipil untuk Bergabung dalam Pasukan Penjaga Perdamaian di Gaza, Membangun Fasilitas Publik

Komandan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Agus Subiyanto, mengumumkan bahwa warga sipil mungkin akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian untuk membantu rakyat Palestina di Gaza. Keterlibatan warga sipil akan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

"Kementerian Luar Negeri akan mengelolanya," kata Jenderal Agus, seperti yang dilaporkan oleh Antara pada hari Sabtu, 15 Juni 2024.

Menurut Jenderal Agus, salah satu unit penjaga perdamaian yang akan dikerahkan adalah Batalyon Teknik, yang akan bertugas membangun berbagai fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, gedung-gedung hunian, tempat ibadah, dan pusat rehabilitasi. Fasilitas-fasilitas ini akan ditempati oleh para ahli di bidangnya masing-masing untuk melayani rakyat Palestina. Jenderal Agus menekankan perlunya pusat rehabilitasi memiliki spesialis penyembuhan trauma bagi korban perang.

"Untuk rehabilitasi, kita membutuhkan personel dengan keterampilan psikologis untuk penyembuhan trauma. Warga sipil mungkin juga akan terlibat," ujar Jenderal Agus.

Namun, Jenderal Agus tidak menjelaskan prosedur khusus yang harus diikuti warga sipil untuk bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian, juga tidak menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi warga sipil untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian ke Gaza. Diketahui bahwa TNI telah menyiapkan 1.394 personel penjaga perdamaian untuk misi di Gaza. Pasukan ini akan bertanggung jawab atas keamanan, pembangunan fasilitas publik, dan layanan medis.

Selain itu, TNI telah menyiapkan bantuan lebih lanjut yang akan dikirim ke Gaza, termasuk sebuah kapal perang (KRI) yang akan berfungsi sebagai rumah sakit terapung, peralatan pertahanan tambahan, dan dukungan logistik.

Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung upaya perdamaian di Gaza. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menindaklanjuti resolusi gencatan senjata yang diadopsi pada 21 Mei 2024. Marsudi menekankan pentingnya penyelesaian konflik Israel-Palestina dan memberikan perlindungan bagi warga sipil Palestina.

Melibatkan warga sipil dalam misi penjaga perdamaian adalah langkah yang luar biasa dan menunjukkan komitmen Indonesia untuk memberikan kontribusi dalam membantu masyarakat Palestina. Hal ini juga menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perdamaian dan keamanan global semakin meningkat di Indonesia.

Terkait dengan hal ini, perhatian juga harus diberikan pada persiapan yang matang bagi warga sipil yang akan bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian. Mereka harus dilatih dengan baik, tidak hanya untuk menjalankan tugas-tugas teknis, tetapi juga dalam hal pemahaman tentang konflik, pengelolaan ketegangan, perlindungan sipil, dan hak asasi manusia. Kesiapan mental dan pengetahuan tentang lingkungan konflik juga menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam proses rekrutmen dan pelatihan.

Selain itu, pembentukan jaringan dukungan dan pemulihan pasca-misi di Indonesia juga akan menjadi hal yang penting untuk dipersiapkan. Dukungan psikologis dan reintegrasi sosial bagi mantan personel penjaga perdamaian bisa menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam mendukung partisipasi warga sipil dalam misi perdamaian.

Keterlibatan warga sipil dalam penjaga perdamaian juga dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan citra Indonesia di mata masyarakat internasional. Dengan berperan aktif dalam upaya perdamaian di Gaza, Indonesia dapat memperkuat hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah aktor penting dalam upaya mempromosikan perdamaian dan stabilitas global.

Partisipasi warga sipil dalam misi penjaga perdamaian juga mengindikasikan semakin besarnya peran masyarakat sipil dalam menanggapi perang dan konflik bersenjata di berbagai belahan dunia. Dukungan dalam bentuk partisipasi aktif tersebut sejalan dengan semangat kerjasama internasional untuk menyelesaikan konflik-konflik global dengan cara yang lebih inklusif, manusiawi, dan berkelanjutan. Adanya dukungan dari pemerintah Indonesia untuk keterlibatan warga sipil dalam misi penjaga perdamaian juga mencerminkan keberpihakan Indonesia terhadap keadilan global dan kemanusiaan.