Impor Beras Tak Kunjung Henti, Ketahanan Pangan Indonesia Dipertanyakan!

Tampang.com | Di tengah klaim pemerintah soal keberhasilan menjaga ketahanan pangan, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Indonesia kembali membuka keran impor beras dalam jumlah besar. Padahal, berulang kali dinyatakan bahwa produksi nasional mencukupi kebutuhan. Lalu mengapa beras impor tetap membanjiri pasar?

Pemerintah Klaim Produksi Aman, Tapi Impor Jalan Terus

Pemerintah melalui Bulog dan Kementerian Pertanian mengklaim bahwa produksi beras nasional mencukupi. Namun di sisi lain, impor dari negara seperti Thailand, Vietnam, dan Pakistan terus dilakukan, bahkan dengan volume yang meningkat dari tahun ke tahun.

“Kalau memang produksi cukup, kenapa kita masih impor? Ini kontradiktif dengan narasi ketahanan pangan yang selalu digaungkan,” ujar Yuyun Herlambang, analis kebijakan pangan dari INDEF.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi data produksi dan distribusi pangan dalam negeri. Banyak pihak menduga ada inkonsistensi dalam perencanaan dan pengelolaan stok pangan nasional.

Petani Lokal Merugi, Harga Anjlok Saat Panen Raya

Impor beras kerap dilakukan menjelang atau saat panen raya, menyebabkan harga gabah di tingkat petani anjlok. Dampaknya, petani kehilangan keuntungan dan enggan menanam kembali.

“Petani sudah keluar modal besar, tapi hasil panen dihargai rendah karena beras impor membanjiri pasar. Ini menyakitkan,” ungkap Suparman, petani di Indramayu.

Tanpa perlindungan terhadap petani lokal, swasembada pangan akan sulit tercapai. Impor justru menciptakan ketergantungan jangka panjang pada pasar luar negeri.

Cadangan Pangan dan Distribusi Masih Bermasalah

Salah satu alasan pemerintah melakukan impor adalah untuk menjaga cadangan pangan nasional. Namun, lemahnya distribusi dan manajemen logistik membuat stok beras tidak merata di daerah-daerah yang membutuhkan, sehingga harga tetap fluktuatif.

“Stok mungkin ada di gudang, tapi kalau tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkan, itu percuma. Sistem distribusi kita masih lemah,” kata Yuyun.

Selain itu, banyak wilayah terpencil yang sulit dijangkau logistik, membuat harga beras jauh lebih tinggi dibandingkan di kota besar.

Solusi: Perkuat Produksi Domestik dan Reformasi Data

Pengamat menyarankan agar pemerintah fokus pada peningkatan produksi dalam negeri dengan dukungan pupuk, teknologi pertanian, serta infrastruktur irigasi. Di sisi lain, transparansi data produksi dan konsumsi harus diperbaiki agar kebijakan impor tidak terus jadi solusi instan.

“Selama data tidak jelas dan petani tak dilindungi, impor akan terus jadi pilihan cepat tapi berisiko tinggi,” tegas Yuyun.

Langkah strategis lainnya adalah memperkuat BUMN pangan dan menciptakan harga pembelian yang adil bagi petani, agar mereka tetap bergairah menanam.

Ketahanan Pangan Harus Jadi Prioritas Nyata, Bukan Wacana

Jika Indonesia ingin benar-benar mandiri dalam pangan, maka ketahanan pangan harus diwujudkan lewat kebijakan yang konsisten, bukan sekadar jargon politik. Perlindungan terhadap petani, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengawasan impor yang ketat adalah syarat mutlak menuju swasembada.

“Impor bukan hal tabu, tapi jangan jadi kebiasaan. Kita harus mulai serius membangun sistem pangan nasional yang tangguh,” tutup Yuyun.