IKN Nusantara Dikebut, Tapi Publik Masih Bingung Siapa yang Diuntungkan?

Tampang.com | Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur terus dikebut. Pemerintah menargetkan sejumlah infrastruktur utama rampung sebelum upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024. Namun, proyek raksasa ini menuai pro dan kontra dari masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan urgensi dan keberpihakan proyek di tengah tekanan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Pembangunan Cepat, Sosialisasi Lambat
Walau digadang-gadang sebagai simbol transformasi Indonesia, tidak sedikit warga—terutama di daerah asal dan sekitar IKN—yang mengaku masih bingung dengan dampak langsung proyek ini terhadap kehidupan mereka.

“Sampai sekarang belum jelas bagaimana warga lokal akan diberdayakan. Sebagian bahkan khawatir terusir karena proyek ini,” kata Ida Wahyuni, aktivis masyarakat Kalimantan Timur.

Siapa yang Diuntungkan?
Proyek IKN dinilai lebih banyak menguntungkan kelompok elite dan investor besar ketimbang rakyat kecil. Penyerapan tenaga kerja lokal masih minim, sementara lahan-lahan produktif mulai dikapling untuk keperluan pembangunan.

“Jangan sampai proyek ini hanya jadi panggung politik dan ekonomi bagi segelintir orang,” ujar Dedi Gunawan, pengamat kebijakan publik.

Kritik atas Ketimpangan Prioritas Anggaran
Di sisi lain, muncul kritik tajam soal alokasi dana negara yang difokuskan ke pembangunan IKN. Di tengah krisis pangan, kemiskinan ekstrem, dan layanan dasar yang belum merata, banyak kalangan menilai IKN bukanlah prioritas mendesak.

“Rakyat di banyak daerah masih kesulitan air bersih dan pendidikan, tapi negara menggelontorkan triliunan untuk membangun kota baru,” tambah Dedi.

Pemerintah Klaim IKN adalah Investasi Jangka Panjang
Meski begitu, pemerintah tetap optimis. IKN disebut sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi beban Jakarta dan mendorong pemerataan pembangunan nasional. Sejumlah investor juga diklaim mulai menunjukkan komitmen.

Namun publik tetap menuntut transparansi—baik soal pendanaan, dampak lingkungan, maupun jaminan terhadap hak-hak warga lokal.

Rakyat Butuh Kepastian, Bukan Sekadar Janji
Proyek IKN bisa saja sukses secara teknis, namun tanpa partisipasi aktif dan kejelasan manfaat bagi rakyat, pembangunan hanya akan menjadi monumen kosong. Kunci utamanya ada pada keberpihakan.