IKN Ngebut, Tapi Jalan Rusak di Daerah Dibiarkan Menganga?
Tanggal: 12 Mei 2025 22:23 wib.
Tampang.com | Pemerintah kembali menggenjot percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Dalam sejumlah pernyataan resmi, proyek ini disebut sebagai simbol peradaban baru Indonesia. Namun di sisi lain, masyarakat di berbagai daerah—dari Sumatera hingga Nusa Tenggara—masih bergulat dengan jalan rusak, jembatan darurat, dan listrik yang sering padam.
Kontras antara ambisi pusat dan realitas daerah membuat banyak pihak mempertanyakan prioritas pembangunan saat ini.
Anggaran Besar, Distribusi Tak Merata
Hingga 2025, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp40 triliun untuk pembangunan IKN, termasuk infrastruktur dasar seperti jalan tol, perumahan ASN, dan sistem air bersih. Namun ironisnya, anggaran untuk perbaikan jalan di kabupaten/kota justru minim.
“Ratusan kilometer jalan nasional dan provinsi di Sumatera Selatan, NTT, dan Papua masih rusak parah. Tapi perhatian publik dan politik malah tersedot ke IKN,” kata Bima Lestari, peneliti tata ruang dan pembangunan daerah dari UGM.
Pembangunan Simbolik vs Kebutuhan Rakyat
Banyak kalangan menilai proyek IKN lebih mencerminkan kepentingan simbolik dan investor, ketimbang menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Bagaimana bisa bicara smart city di IKN kalau di luar Jawa masih banyak warga yang harus berjalan kaki belasan kilometer karena jembatan putus?” tambah Bima.
Daerah Menjerit, Respons Minim
Media lokal dan warga di berbagai daerah kerap membagikan kondisi jalan rusak, fasilitas sekolah ambruk, dan akses air bersih yang buruk. Namun keluhan tersebut hanya sesekali direspon pemerintah pusat.
“Kami tidak menolak IKN, tapi tolong jangan abaikan rakyat di daerah,” ujar Ibu Rukiyah, guru di Kabupaten Alor, NTT.
Solusi: Pemerataan Anggaran dan Evaluasi Skala Prioritas
Pemerintah didesak untuk:
Menyeimbangkan alokasi anggaran pembangunan antara IKN dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)
Melibatkan pemerintah daerah dalam penyusunan prioritas pembangunan nasional
Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek besar seperti IKN
Pembangunan Boleh Maju, Tapi Tak Boleh Melupakan yang Tertinggal
Ambisi membangun Ibu Kota baru sah-sah saja. Tapi jangan sampai jadi ironi: pusat mewah, pinggiran rapuh. Pembangunan Indonesia harus menyentuh semua, bukan hanya elitenya.