Guru Honorer Masih Menanti Kepastian, Janji ASN Tak Kunjung Terealisasi!
Tanggal: 17 Mei 2025 14:18 wib.
Tampang.com | Ribuan guru honorer di seluruh Indonesia kembali menyuarakan keresahan mereka. Janji pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema PPPK belum juga terealisasi secara merata, padahal sebagian dari mereka telah mengabdi puluhan tahun.
Bertahun-tahun Mengajar, Status Tak Jelas
Banyak guru honorer yang telah mengabdi sejak awal 2000-an, namun hingga kini masih digaji rendah dan tanpa jaminan karier. Gaji mereka bahkan di bawah Upah Minimum Regional (UMR), meskipun beban kerja setara guru ASN.
“Sudah 18 tahun saya mengajar, tapi masih jadi honorer dengan gaji Rp300 ribu per bulan,” ujar Siti, guru honorer di Kabupaten Garut.
Rekrutmen PPPK Dinilai Tak Adil dan Tak Transparan
Proses seleksi PPPK yang digelar pemerintah setiap tahun masih menyisakan banyak pertanyaan. Banyak guru honorer berusia tua kalah bersaing dengan guru muda yang baru lulus karena sistem seleksi berbasis nilai ujian, bukan pengalaman.
“Padahal kami yang sudah lama mengajar lebih paham karakter siswa dan kebutuhan sekolah. Tapi malah tersisih karena nilai ujian,” ujar Udin, guru honorer dari Tulungagung.
Pemerintah Klaim Sudah Angkat Ratusan Ribu, Tapi Masih Ada Ribuan Tertinggal
Kementerian Pendidikan menyebut bahwa lebih dari 500 ribu guru telah diangkat melalui skema PPPK, namun kenyataan di lapangan masih banyak guru honorer belum mendapat kejelasan kapan dan bagaimana mereka akan diangkat.
“Kami bukan angka statistik. Kami guru yang punya keluarga dan harapan,” kata Rina, guru honorer di Lombok Timur.
Solusi: Reformasi Total Sistem Rekrutmen dan Perlindungan Profesi
Pakar pendidikan menyarankan reformasi sistem rekrutmen PPPK agar lebih inklusif dan berpihak pada pengabdian serta pengalaman, bukan semata-mata nilai ujian. Pemerintah daerah juga perlu transparan dan aktif memperjuangkan nasib guru di wilayahnya.
Guru Adalah Tulang Punggung Bangsa, Bukan Tenaga Sementara
Jika nasib guru terus diabaikan, maka masa depan pendidikan Indonesia akan rapuh. Sudah waktunya pemerintah berhenti memberi janji, dan mulai memberi kepastian.