Gelombang PHK Massal Terus Berlanjut, Buruh Menuntut Perlindungan dari Pemerintah!

Tampang.com | Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal masih terus terjadi di berbagai sektor industri, menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian bagi ribuan pekerja. Situasi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari perlambatan ekonomi global, kenaikan biaya produksi, hingga transformasi digital yang menggeser kebutuhan tenaga kerja. Buruh pun menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna melindungi hak-hak mereka.

Banyak perusahaan, terutama di sektor manufaktur dan teknologi, terpaksa mengurangi jumlah karyawan untuk mempertahankan operasional mereka. "Saya sudah bekerja selama 10 tahun, tiba-tiba di-PHK tanpa pesangon yang layak. Ini sangat menyakitkan," ungkap Andi, salah satu korban PHK di Tangerang. Kisah Andi hanyalah satu dari ribuan cerita pilu yang dialami buruh di tengah ketidakpastian ekonomi ini.

Merespons hal ini, serikat buruh dan organisasi pekerja terus mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan lebih bagi tenaga kerja. Mereka menuntut adanya regulasi yang lebih ketat terkait PHK, jaminan pesangon yang layak, serta program pelatihan ulang (reskilling) untuk membantu pekerja yang terkena PHK mendapatkan pekerjaan baru.

Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, menyatakan sedang menyusun beberapa langkah strategis. "Kami akan memperkuat program jaminan sosial, memberikan pelatihan vokasi, dan memastikan perusahaan mematuhi aturan yang berlaku," kata Menteri Ketenagakerjaan dalam sebuah pernyataan resmi.