Gangguan Ormas Dinilai Rugikan Iklim Investasi, Pemerintah Ambil Langkah Tegas

Tampang.com | Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P. Roeslani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah aduan dari investor terkait gangguan aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang mengintervensi operasional proyek di lapangan. Rosan mengakui, gangguan tersebut menimbulkan dampak negatif bagi iklim investasi di Indonesia.

"Ya, ada (aduan dari investor). Kami sudah mendapatkan laporan dan langsung berkoordinasi dengan Kapolri serta pemerintah daerah untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi," ujar Rosan di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Koordinasi Lintas Lembaga hingga Tingkat Kecamatan

Rosan menegaskan bahwa kementeriannya tidak tinggal diam dalam menanggapi laporan tersebut. Ia telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemantauan langsung dan menjalin koordinasi aktif dengan aparat penegak hukum hingga ke tingkat kecamatan.

“Dari Kapolri, Kapolda, Kapolres, sampai Kapolsek, semua sudah kami libatkan dalam upaya merespons persoalan ini secara menyeluruh,” tegasnya.

Menperin: Negara Harus Hadir Berantas Premanisme Berkedok Ormas

Senada dengan Rosan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai praktik premanisme yang dilakukan oknum ormas sangat mengganggu stabilitas sektor industri. Ia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha.

"Premanisme dalam bentuk apa pun tidak boleh dibiarkan. Ini sangat mengganggu upaya kita dalam membangun iklim investasi yang sehat," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan.

Ia juga menegaskan bahwa pemberantasan premanisme tidak boleh terbatas hanya pada sektor industri, melainkan juga harus menyasar seluruh aspek kehidupan masyarakat.


Desakan Dunia Usaha dan Harapan Investor

Keluhan terhadap praktik gangguan ormas bukan hal baru. Sejumlah asosiasi pengusaha sebelumnya juga telah menyuarakan keresahan mereka atas aksi-aksi intimidatif yang kerap dilakukan terhadap proyek atau perusahaan, mulai dari permintaan dana, penguasaan lahan secara sepihak, hingga ancaman fisik kepada pekerja.

Pelaku usaha berharap tindakan tegas dari pemerintah bisa segera diimplementasikan agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang aman dan terpercaya.


Jaminan Kepastian Hukum Jadi Kunci Daya Saing

Dengan semakin ketatnya persaingan global dalam merebut aliran investasi, jaminan kepastian hukum dan perlindungan dari gangguan eksternal menjadi kebutuhan utama investor. Pemerintah diharapkan tidak hanya bereaksi ketika ada aduan, tetapi juga aktif mengantisipasi dan menciptakan sistem pencegahan yang efektif.