Gagal Lelang Proyek Pemerintah Meningkat, Mengapa Masalah Ini Terus Terulang?

Tampang.com | Gagal lelang proyek pemerintah kembali marak terjadi di berbagai daerah pada awal 2025. Sejumlah pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik dilaporkan tertunda karena tidak ada pemenang tender. Kondisi ini memperparah lambatnya realisasi program dan menimbulkan pertanyaan publik: mengapa masalah ini tak kunjung terselesaikan?

Anggaran Siap, Proyek Tak Berjalan

Data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menunjukkan bahwa hingga April 2025, lebih dari 3.000 paket proyek gagal lelang di berbagai daerah. Nilai proyek yang tertunda mencapai triliunan rupiah. Penyebab utama berkisar pada dokumen tender yang bermasalah, minimnya peserta, hingga spesifikasi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

“Banyak dokumen tender terlalu rumit dan tidak ramah bagi pelaku usaha lokal. Akhirnya peserta lelang enggan ikut,” ujar Satria Wibowo, konsultan pengadaan pemerintah.

Prosedur Terlalu Kaku, Inovasi Terhambat

Pelaksanaan lelang proyek kerap terjebak pada regulasi yang kaku. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tidak jarang dilakukan secara terburu-buru tanpa kajian teknis yang matang. Hal ini membuat proses seleksi cenderung formalitas dan tidak menarik bagi penyedia barang atau jasa.

“Yang penting prosedur jalan, bukan hasilnya. Akhirnya proyek gagal sebelum mulai,” kata Satria.

Dampak Gagal Lelang: Pelayanan Publik Terlambat

Gagal lelang berarti tertundanya pembangunan. Ini bukan hanya soal infrastruktur yang tak jadi dibangun, tetapi pelayanan publik yang ikut terganggu. Sekolah rusak tidak diperbaiki, jembatan penghubung antar-desa tak kunjung digarap, dan pengadaan alat kesehatan tertunda.

“Rakyat dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang dijanjikan pemerintah,” tegas Satria.

Kurangnya SDM Profesional di Daerah

Di banyak daerah, tim pengadaan tidak dibekali pelatihan yang memadai. Kurangnya pemahaman teknis serta minimnya pengalaman membuat proses lelang kerap kali gagal sejak awal. Pemerintah pusat sebenarnya telah menyediakan pelatihan, namun implementasinya belum merata.

“Pekerjaan pengadaan ini butuh kompetensi tinggi, bukan sekadar urusan administratif,” ujar seorang pejabat LPSE daerah yang enggan disebut namanya.

Solusi: Reformasi Sistem Pengadaan dan Digitalisasi Lelang

Pakar menyarankan reformasi total sistem lelang dengan pendekatan yang lebih terbuka, inklusif, dan didukung teknologi. Proses pengadaan harus transparan, tetapi juga fleksibel sesuai kebutuhan daerah. Digitalisasi lelang berbasis analitik dan pemantauan real-time dinilai mampu mempercepat deteksi masalah sejak dini.

“Kita butuh sistem yang bukan hanya mengawasi, tapi juga mendorong partisipasi dan mempercepat solusi,” kata Satria.

Pembangunan Tak Boleh Terhenti karena Sistem Lemah

Di tengah dorongan percepatan pembangunan nasional, kegagalan lelang seharusnya menjadi perhatian serius. Pemerintah dituntut tidak hanya menjalankan prosedur, tapi menjamin keberhasilan proyek sampai tuntas dan dirasakan rakyat.