Erick Thohir Ungkap Rencana Pembatasan BBM Pertalite

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir belum mengumumkan keputusan terkait pemberlakuan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite (RON 90) per 17 Agustus 2024. Erick mengungkapkan bahwa pemerintah hingga saat ini masih dalam tahap diskusi mengenai pelaksanaan pembatasan tersebut. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan bahwa penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, dengan orang yang mampu diharapkan tidak menggunakan BBM bersubsidi.

Erick Thohir juga memberikan penjelasan mengenai alasan pembahasan pembatasan BBM Pertalite. Menurutnya, subsidi BBM semakin meningkat seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan kenaikan harga minyak mentah. Hal ini dianggapnya sebagai sebuah isu yang penting untuk diselesaikan dengan tepat.

Dia menegaskan bahwa dalam periode lebih dari satu tahun terakhir, pemerintah telah melakukan pembahasan mengenai revisi aturan terkait penerimaan BBM bersubsidi, khususnya BBM Pertalite, yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Erick menerangkan bahwa pembahasan revisi Perpres 191 tahun 2014 dilakukan dengan tujuan agar subsidi BBM dapat tepat sasaran. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah sedang dalam proses untuk menetapkan ketentuan sehingga masyarakat mampu tidak dapat menggunakan BBM subsidi, mirip dengan aturan yang berlaku untuk listrik.

Lebih lanjut, Menteri BUMN tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak merencanakan adanya pembatasan langsung terhadap pembelian BBM Pertalite. Menurutnya, fokus utama adalah memastikan bahwa bantuan subsidi BBM dapat tepat sasaran mengingat jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dengan perbedaan tingkat ekonomi.

Ketika ditanya mengenai waktunya, Erick berbicara bahwa saat ini belum ada kepastian kapan rencana pembatasan BBM Pertalite akan diberlakukan. Sebagai seorang Menteri BUMN, ia menyatakan bahwa dirinya hanya akan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

Erick Thohir juga menyoroti pentingnya subsidi BBM yang semakin besar sejalan dengan pelemahan nilai tukar mata uang dan kenaikan harga minyak mentah. Ia menekankan bahwa subsidi yang besar ini seharusnya dialihkan untuk sektor-sektor penting seperti kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mencegah ketertinggalan bangsa Indonesia di masa depan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi diharapkan dapat menghemat keuangan negara yang selama ini digunakan dalam jumlah besar. Dia juga berharap bahwa pembatasan BBM bersubsidi dapat diimplementasikan mulai 17 Agustus mendatang.

Menurut Luhut, saat ini PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha penyalur BBM bersubsidi sedang berupaya mempersiapkan proses pembatasan BBM bersubsidi agar dapat segera dilaksanakan. Harapannya, pembatasan ini akan memberikan efek positif dengan mengurangi penggunaan subsidi bagi mereka yang sebenarnya tidak membutuhkannya.