Entah Kenapa Perdana Menteri Prancis dan Pemerintahannya Mengundurkan Diri

Perdana Menteri Prancis Gabriel Attal dan pemerintahannya yang beraliran tengah pada Selasa, 16 Juli 2024, mengundurkan diri. Namun mereka masih akan menjalankan roda pemerintahan hingga kabinet baru dibentuk. Mereka juga bertugas memastikan penyelenggaraan Olimpiade Paris pada 26 Juli 2024 berjalan mulus. Pengunduran diri itu dilakukan setelah hasil pemilu parlemen putaran kedua hasilnya masih belum diputuskan. Staf di Pemerintahan Prancis yang mengundurkan diri itu masih akan menjalankan tugas-tugas mereka saat ini, hanya saja mereka tidak bisa mengajukan undang-undang yang baru ke parlemen atau membuat perubahan besar apapun itu. Prancis adalah negara dengan perekonomian terbesar kedua di Eropa. “Menangani masalah yang ada saat ini berarti menerapkan langkah-langkah yang sudah diputuskan dan mengatasi hal-hal kedaruratan yang timbul. Tidak kurang-tidak lebih,” kata Mathieu Disant, profesor bidang hukum dari universitas Panthéon-Sorbonne

Disant menjelaskan pemerintahan yang akan keluar ini – akan kehilangan kekuasaan sepenuhnya. Secara logika, kondisi ini akan menghilangkan peluang bagi pemerintah untuk mengambil tindakan politik. Sebelumnya, pernah ada pemerintahan sementara di Prancis, namun hanya bertahan selama beberapa hari saja. Tidak ada batasan berapa lama pemerintahan sementara boleh memerintah, parlemen Prancis pun tak bisa memaksa pemerintahan sementara untuk berhenti. Sejumlah aturan ketat mengatur bahwa seorang menteri di Prancis tidak boleh menjabat sebagai anggota parlemen saat yang bersamaan. Namun sejumlah ahli berpendapat meskipun perdana menteri Attal dan anggota kabinet lainnya sudah mengundurkan diri, mereka masih bisa ambil bagian dalam pemilihan ketua parlemen Prancis yang akan diselenggarakan pada Kamis, 18 Juli 2024.

Sebelumnya pada 8 Juli 2024, Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak pengunduran diri Perdana Menteri Attal setelah perkiraan awal pemilu legislatif cepat menunjukkan tidak satu pun koalisi utama di Prancis memperoleh cukup kursi untuk membentuk pemerintahan. Macron meminta Attal untuk terus mempertahankan posisinya “untuk saat ini”. Attal bertandang ke Istana Kepresidenan Elysee untuk bertemu dengan Macron guna mengajukan pengunduran dirinya. Namun alih-alih diterima, ia malah diminta untuk tetap menjabat perdana menteri untuk sementara waktu agar “menjamin stabilitas negara”, kata sumber di Istana Elysee kepada media BFMTV. Macron juga mengucapkan terima kasih kepada Attal atas kerja kerasnya selama kampanye pemilu. 

Kepensiunan perdana menteri dan pemerintahannya memberi pengaruh dalam kehidupan politik Prancis. Dalam sejarah politik Prancis, tidak jarang pemerintahan dipertahankan dalam posisi sementara, namun kali ini kasusnya sedikit berbeda karena pengunduran diri tersebut pada akhirnya menyebabkan perubahan besar dalam pemerintahan. Meskipun begitu, Prancis tetap mesti menjalankan roda pemerintahan dan memastikan stabilitas serta kelancaran penyelenggaraan Olimpiade Paris yang sudah dijadwalkan.

Eksistensi sebuah pemerintahan adalah perihal yang kompleks karena menyangkut kestabilan negara dan kelangsungan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penting. Dengan adanya kekosongan jabatan di dalam pemerintahan, hal ini bisa mempengaruhi kebijakan, regulasi, dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi masyarakat dan perekonomian. Oleh karena itu, pemilihan kabinet baru adalah langkah krusial untuk memastikan kontinuitas pemerintahan yang baik dan menjaga kepentingan nasional.

Meskipun pengunduran diri ini menandai akhir pemerintahan tersebut, bukan berarti kekuasaan pemerintahan sebelumnya hilang begitu saja. Mereka masih memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Olimpiade Paris dan pemeliharaan stabilitas negara. Para pejabat yang mengundurkan diri tetap harus menjalankan tugas mereka dengan baik hingga kabinet baru terbentuk.

Pemerintahan sementara sebelumnya telah diterapkan di Prancis, namun kali ini situasinya terbilang unik karena masa pemerintahan sementara biasanya berlangsung singkat. Ketika pemerintahan mengalami kekosongan, tentu saja stabilitas politik negara bisa terganggu. Artinya, keputusan-keputusan penting yang perlu diambil untuk kepentingan negara akan tertunda hingga pemerintahan yang baru terbentuk.

Pengunduran diri perdana menteri dan pemerintahannya pada saat yang penting ini juga menciptakan ketidakpastian politik dalam proses pemilihan kepemimpinan di Prancis. Meskipun demikian, hal ini sekaligus membuka peluang bagi tokoh-tokoh politik lain untuk terlibat dalam proses pemilihan kepemimpinan negara.

Prancis memiliki peran penting dalam konteks politik dan ekonomi Eropa. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di Eropa, kebijakan politik yang diambil oleh pemerintahannya akan memiliki dampak besar tidak hanya bagi Prancis sendiri, tetapi juga bagi kawasan Eropa secara keseluruhan. Oleh karena itu, peristiwa pengunduran diri perdana menteri dan pemerintahannya harus ditanggapi dengan serius dan dicermati oleh para pemangku kepentingan.

Dari segi hukum dan konstitusi, situasi kekosongan pemerintahan ini menimbulkan permasalahan tersendiri. Terdapat aturan ketat yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan ketua parlemen, namun dengan kondisi pemerintahan yang sedang bermasalah, tentunya akan mempengaruhi dinamika politik di Prancis.

Presiden Macron telah membuat keputusan untuk menolak pengunduran diri perdana menteri Attal, dan meminta agar posisi perdana menteri dipertahankan untuk sementara waktu guna menjaga stabilitas negara. Keputusan ini menunjukkan bahwa stabilitas negara menjadi prioritas utama dalam menghadapi situasi pemerintahan yang sedang bermasalah.

Dalam konteks politik Prancis yang dinamis, pengunduran diri perdana menteri dan pemerintahannya menciptakan situasi politik yang tidak biasa. Keputusan Macron untuk menolak pengunduran diri perdana menteri Attal menunjukkan bahwa negara ini sedang menghadapi tantangan politik yang serius. Hal ini menciptakan tekanan bagi pemerintah dan parlemen Prancis untuk segera menemukan solusi yang tepat guna menjaga stabilitas dan mencegah kemungkinan terjadinya ketidakpastian politik yang lebih luas.