Enggan Menjadi Menteri, Luhut Binsar Pandjaitan Siap Bantu Prabowo Menjadi Penasihat

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi penasihat bagi pemerintahan mendatang. Meskipun demikian, Luhut sudah jelas menolak untuk menjadi menteri di kabinet tersebut.

"Saya siap membantu sesuai permintaan beliau sebagai penasihat, kalau itu masih diminta," ujar Luhut ketika ditemui setelah menghadiri upacara Segara Kerthi di Bali, Sabtu (18/5), seperti yang dilaporkan oleh Antara.

Luhut menjelaskan bahwa sebelumnya Prabowo sudah meminta kepadanya untuk menjabat sebagai menteri dalam kabinet yang akan dibentuk. Namun, Luhut menolak permintaan tersebut.

"Beliau sudah meminta (jadi menteri). Saya tidak," kata Luhut.

Meskipun begitu, Luhut yakin bahwa Prabowo akan melanjutkan program-program yang telah digagas selama periode kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan.

Namun, Luhut juga menekankan pentingnya memperhatikan fondasi yang telah dibangun oleh Jokowi saat ini, menurutnya, fondasi tersebut sudah sangat baik.

Sebelumnya, Luhut telah memberikan pesan kepada Prabowo untuk tidak mengajak orang-orang "toxic" atau bermasalah ke dalam kabinetnya. Pesan ini didasari oleh pengalaman Luhut selama bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.

Prabowo-Gibran dijadwalkan akan dilantik pada 20 Oktober 2024, saat periode kepemimpinan Jokowi berakhir. Saat ini, isu seputar kabinet Prabowo sedang hangat diperbincangkan.

Bermunculan beberapa nama calon menteri, meskipun beberapa di antaranya telah dibantah oleh orang-orang terdekat Prabowo. Salah satu isu yang paling santer adalah terkait jumlah kementerian yang diperkirakan akan mencapai lebih dari 40 kementerian di bawah pemerintahan Prabowo. Hal ini juga diperkuat dengan upaya revisi UU Kementerian yang saat ini tengah digodok di DPR.

Penting bagi pemerintah mendatang untuk mempertimbangkan dengan cermat penempatan dan komposisi kabinetnya, serta memilih orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai untuk menangani tugas-tugas pemerintahan dengan baik. Selain itu, perlu juga dihindari adanya keterlibatan orang-orang yang memiliki rekam jejak kontroversial atau toxic, agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat terbaik bagi negara dan rakyat.