Energi Surya Melimpah, Tapi PLTS Atap Rumah Tangga Masih Jalan di Tempat

Tampang.com | Indonesia dikenal sebagai negara tropis dengan potensi sinar matahari yang besar hampir sepanjang tahun. Namun ironisnya, pemanfaatan energi surya untuk rumah tangga masih berjalan lambat. Sementara proyek energi terbarukan yang digenjot pemerintah lebih banyak bertumpu pada skala besar dan korporasi.

Potensi Besar, Pemanfaatan Kecil
Data dari Kementerian ESDM menunjukkan, potensi energi surya Indonesia mencapai lebih dari 200 GW, tapi realisasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap baru sekitar 0,2 GW atau kurang dari 1% potensi. Kontribusi terbesar justru datang dari proyek besar di kawasan industri dan PLTS komunal.

PLTS Atap Rumah Tangga Terkendala Regulasi dan Skema Insentif
Salah satu penghambat utama adalah aturan net-metering yang kerap berubah, serta kurangnya insentif nyata bagi masyarakat. Sejak 2023, skema ekspor listrik dari PLTS atap ke PLN hanya dihargai 65%, yang membuat return of investment (ROI) makin lama dan tidak menarik bagi rumah tangga menengah.

“Kalau tidak ada subsidi atau skema cicilan ringan, masyarakat sulit tertarik. Padahal kalau diseriusi, bisa bantu hemat tagihan listrik rumah tangga 30-50%,” kata Nia, pengguna PLTS atap di Depok.

PLN Dinilai Kurang Mendukung
PLN masih dianggap enggan membuka ruang luas untuk partisipasi warga karena takut kehilangan pendapatan dari pelanggan konvensional. Beberapa pemasang PLTS atap juga mengeluh soal izin yang rumit dan proses sambungan ke jaringan (grid) yang memakan waktu.

Solusi: Dorong Akses Kredit, Penyederhanaan Izin, dan Edukasi Massal
Pengamat energi dari IESR, Fabby Tumiwa, menyebut bahwa PLTS atap seharusnya menjadi prioritas karena langsung menyasar kebutuhan energi rumah tangga dan mengurangi beban puncak konsumsi listrik. Dibutuhkan dukungan lewat KUR energi hijau, insentif pajak, serta skema feed-in-tariff yang lebih menarik.

Kesimpulan
Transisi energi tak cukup hanya dibangun dari atas. Partisipasi masyarakat harus menjadi pilar utama. Tanpa dukungan nyata untuk energi terbarukan skala kecil, Indonesia akan tertinggal dalam pemerataan akses dan keadilan energi.