DPRD Bandung Barat Anggarkan Tablet Rp 1 Miliar, Dedi Mulyadi: Kami Cek Urgen atau Tidak

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini merespons kritik publik terkait rencana pengadaan tablet bernilai hampir Rp 1 miliar untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB). Menurut Dedi, setiap pengeluaran anggaran daerah, apalagi untuk perangkat elektronik yang digunakan oleh para wakil rakyat, harus memiliki dasar urgensi yang jelas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dedi Mulyadi menyatakan, "Apakah pengadaan tablet untuk anggota DPRD KBB ini benar-benar diperlukan? Kami akan melakukan pengecekan untuk menilai sejauh mana urgensi pengadaan ini," ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Cimahi pada hari Sabtu, 21 Juni 2025. Di tengah kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih bergejolak, Dedi menekankan pentingnya pengalokasian anggaran untuk program-program yang dapat memberikan dampak langsung kepada warga, ketimbang pembelian barang-barang yang kurang mendesak.

Lebih lanjut, ia mendorong para kepala daerah untuk cermat dalam menyusun prioritas pengeluaran anggaran. "Penting bagi bupati dan wali kota untuk membuat anggaran yang efektif, yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," imbuh Dedi Mulyadi. Dalam pandangannya, efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya berarti pengurangan pengeluaran, tetapi juga pengelolaan yang baik tanpa mengorbankan pelayanan dasar yang harus diterima masyarakat.

Dari sisi DPRD KBB, pengadaan tablet tersebut dibenarkan oleh Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, yang mengklaim bahwa pembelian tablet bertujuan untuk mengurangi biaya fotokopi dokumen fisik yang selama ini mencapai Rp 50 juta per anggota dewan. "Kami berharap dengan adanya tablet ini, akan tercipta efisiensi dalam pengelolaan berkas. Selama ini pengeluaran untuk fotokopi berkas sangat besar, dan dengan tablet, kami bisa menghemat anggaran secara signifikan," kata Mahdi.

Di sisi lain, dia juga menjelaskan bahwa spesifikasi tablet yang dipilih sangat penting agar perangkat tersebut dapat bertahan lama dan dicatat sebagai inventaris negara. "Kami minta spesifikasi tablet yang baik. Jangan sampai kami hanya memilih yang murah, seperti hardisk 128 GB yang sudah ketinggalan zaman. Kami ingin tablet yang memiliki kapasitas minimal 512 GB atau bahkan 1 terabyte agar dapat digunakan dalam waktu lama," tuturnya.

Kendati anggaran tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, pihak DPRD KBB tetap berpegang pada argumen efisiensi dan kebutuhan akan perangkat yang lebih modern. Masyarakat pun diharapkan untuk memahami bahwa pengadaan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas kerja para wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pengawasan dan penjelasan transparan mengenai penggunaan anggaran ini diharapkan dapat meredakan kritik yang ada.

Dengan adanya pernyataan dari Dedi Mulyadi serta penjelasan dari Ketua DPRD KBB, tampaknya isu ini akan terus menjadi perhatian publik. Masyarakat tentunya berharap agar semua keputusan yang diambil dalam hal pengeluaran daerah dapat memberikan keuntungan dan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari mereka.