DPR Panggil Menko Polhukam dan Menkominfo Bahas Kebocoran Data Presiden Jokowi Hari Ini

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengumumkan bahwa pihaknya akan memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi pada Senin (23/9/2024) mendatang. Kedua menteri tersebut akan dimintai keterangan terkait kebocoran data yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan enam juta warga.

Sebelumnya, terjadi kebocoran data NIK dan NPWP menteri dan enam juta warga Indonesia yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan anggota DPR. Hal ini menjadi perhatian serius karena kebocoran data tersebut dapat berdampak negatif terhadap keamanan dan privasi masyarakat.

Abdul Kharis menjelaskan bahwa agenda utama dari pemanggilan tersebut adalah untuk mengklarifikasi masalah kebocoran data yang melibatkan Presiden Jokowi dan warga lainnya. Permasalahan ini dianggap memiliki urgensi yang tinggi sehingga diperlukan evaluasi mendalam untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Dari informasi yang dihimpun, terdapat dugaan kuat bahwa data-data NPWP telah bocor setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapkan hasil tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akunnya, Teguh Aprianto menyatakan bahwa enam juta data NPWP dijual di situs tersebut dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor mencakup NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, dan alamat email. 

Tidak hanya itu, Teguh Aprianto juga membeberkan bahwa ada sejumlah nama pejabat yang data-datanya diretas oleh pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran ini. Di antara nama-nama tersebut terdapat Presiden Jokowi, Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta beberapa pejabat lainnya.

Menurut Teguh Aprianto, kebocoran data ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, baik karena besarnya jumlah data yang terlibat maupun karena sensitivitas informasi yang terdapat dalam data tersebut. Kebocoran ini menjadikan dugaan atas kerentanan keamanan data di lingkungan pemerintah yang seharusnya memiliki sistem keamanan yang kuat.

Permasalahan kebocoran data yang melibatkan presiden dan pejabat tinggi negara tentu menjadi PR besar bagi pemerintah. DPR sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah merasa perlu terlibat langsung dalam menjaga dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Oleh karena itu, pemanggilan Menko Polhukam dan Menkominfo diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai insiden kebocoran data ini.

Dari sisi hukum, kebocoran data perlu menjadi perhatian serius karena dapat mencoreng citra negara dalam hal perlindungan data pribadi masyarakat. Data pribadi yang tersebar dapat disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab, seperti tindak kejahatan atau penipuan.

Diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk menangani masalah ini, baik dalam hal pemulihan data yang bocor maupun pencegahan kejadian serupa di masa mendatang. Masyarakat juga berharap agar kejelasan mengenai kasus kebocoran data ini dapat segera diungkap dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah preventif yang efektif.

Maka dari itu, penting bagi pemerintah dan anggota DPR untuk turut serta aktif dalam memastikan kasus kebocoran data ini bisa diselesaikan dengan baik, serta langkah-langkah preventif yang tepat dapat diterapkan agar keamanan data di Indonesia dapat terjamin. Warga juga berharap agar privasi dan keamanan data pribadi mereka menjadi prioritas utama bagi pemerintah.