DPR Ingatkan Pemerintah: Dana Pendidikan Harus Efisien, Jangan Bocor

Jakarta – Anggaran pendidikan kembali jadi sorotan setelah pemerintah menetapkan Rp757,8 triliun dalam RAPBN 2026, atau setara 20 persen dari total APBN sesuai amanat undang-undang. Meski jumlahnya fantastis, DPR RI menekankan bahwa besar anggaran tidak otomatis menjamin kualitas pendidikan jika pengelolaannya tidak efisien dan tepat sasaran.

“Jika anggaran pendidikan tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak fokus, maka potensi kebocoran akan terus terjadi dan kualitas pendidikan akan menurun,” ujar anggota Komisi X DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa di Jakarta, Sabtu (16/8).

Adde menyoroti salah satu persoalan klasik, yakni alokasi anggaran untuk Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL). Pada APBN 2025, PTKL menyerap hingga 39 persen anggaran pendidikan, sementara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) hanya mengelola 22 persen. Padahal, jumlah mahasiswa PTKL hanya sekitar 200 ribu, jauh lebih kecil dibandingkan mahasiswa PTN (3,9 juta) dan PTS (4,4 juta).

“Perlu ada penataan dan penyederhanaan PTKL, termasuk menghapus program studi umum yang tidak sesuai mandat undang-undang,” tegasnya.

Selain soal PTKL, Adde juga menggarisbawahi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp178,7 triliun untuk guru dan dosen dalam RAPBN 2026.

“Kesejahteraan guru adalah kunci pendidikan berkualitas, karena guru dan dosen adalah motor penggerak transformasi pengetahuan,” katanya.

Menurut Adde, anggaran pendidikan yang besar harus diarahkan pada prioritas nyata: peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik, beasiswa untuk siswa dan mahasiswa, penguatan sarana-prasarana sekolah dan kampus, serta kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Fraksi Golkar, kata Adde, mendukung penuh rencana penganggaran tersebut. “Kami akan memastikan pendidikan berkualitas dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Dengan total Rp757,8 triliun yang digelontorkan tahun depan, publik kini menunggu apakah janji efisiensi dan peningkatan mutu pendidikan benar-benar bisa diwujudkan. Sebab, tanpa tata kelola yang rapi, anggaran besar hanya akan jadi angka tanpa makna.