DPR Dinilai Semakin Jauh dari Rakyat, Wakil atau Sekadar Penguasa Berjas?

Tampang.com | Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus mengalami penurunan. Kinerja yang dianggap tidak responsif terhadap persoalan rakyat serta seringnya muncul kontroversi membuat banyak pihak mempertanyakan legitimasi moral para wakil rakyat.

Rapat Kosong, Absensi Tinggi, Produktivitas Rendah
Berdasarkan data dari sejumlah lembaga pemantau parlemen, banyak anggota DPR tercatat absen dalam rapat-rapat penting. Sebaliknya, publik jarang mendengar gebrakan atau inisiatif legislasi yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Mereka lebih sibuk urus pencitraan dan partai ketimbang menyuarakan rakyat,” kata Renny Oktavia, peneliti politik dari Institute for Democratic Reform (IDeRe).

RUU Prioritas Sering Tak Relevan dengan Kehidupan Rakyat
Alih-alih membahas RUU yang menyangkut kesejahteraan, pendidikan, atau lingkungan, DPR justru kerap mendorong undang-undang yang dinilai menguntungkan kelompok tertentu, seperti RUU Penyiaran yang dinilai membungkam media, atau RUU Perampasan Aset yang tak kunjung disahkan.

“Banyak undang-undang yang disahkan terburu-buru tanpa partisipasi publik memadai. Ini bukan demokrasi, ini monopoli regulasi,” tegas Renny.

Minim Transparansi dan Dialog Publik
Siaran langsung rapat-rapat DPR kerap tak memperlihatkan substansi diskusi, sementara draf RUU penting seringkali tidak dipublikasikan secara terbuka. Akibatnya, publik tidak bisa terlibat aktif dalam proses legislasi.

Wakil Rakyat atau Elite Politik?
Di tengah gaji dan fasilitas yang tinggi, muncul pertanyaan besar: masihkah mereka benar-benar mewakili rakyat? Banyak warga merasa bahwa DPR kini lebih dekat dengan elit politik dan pengusaha dibanding dengan konstituennya.

Rakyat Butuh Representasi, Bukan Sekadar Formalitas
Demokrasi tak bisa berjalan sehat tanpa parlemen yang representatif, terbuka, dan bertanggung jawab. Saat rakyat merasa tak lagi punya suara di Senayan, maka krisis kepercayaan menjadi bom waktu bagi sistem demokrasi itu sendiri.