Dijuluki "Gubernur Konten", Dedi Mulyadi Balas Sindiran dengan Efisiensi Anggaran Iklan Rp 47 Miliar

Tampang.com | Sindiran Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang menyebut Dedi Mulyadi sebagai "Gubernur Konten" tak membuat Gubernur Jawa Barat itu tersinggung. Sebaliknya, Dedi justru menanggapi dengan data efisiensi anggaran yang signifikan. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Selasa (29/4/2025), Dedi menyampaikan bahwa strategi digital yang ia terapkan berhasil memangkas anggaran promosi pemerintah hingga puluhan miliar rupiah.

"Alhamdulillah, dari konten yang saya buat, anggaran iklan pemerintah yang biasanya mencapai Rp50 miliar bisa ditekan menjadi Rp3 miliar saja, dan tetap viral," ujar Dedi sambil tersenyum, disambut tepuk tangan peserta rapat.


Maksimalkan Digital, Minimalkan Anggaran

Sindiran Rudy yang menyebut “Kang Dedi, Gubernur Konten, mantap ini,” disampaikan sambil tertawa dan disambut gelak tawa hadirin. Namun, Dedi menjelaskan bahwa pendekatan komunikasi digital bukan hanya soal pencitraan, tetapi merupakan strategi nyata untuk efisiensi birokrasi.

"Biasanya untuk kerja sama media, kita keluarkan anggaran besar. Sekarang, dengan kekuatan media sosial, pesan pemerintah bisa tersebar luas tanpa biaya besar," kata Dedi.


Media Sosial Jadi Senjata Efektif Pemerintah Daerah

Dedi Mulyadi memang dikenal sebagai salah satu pemimpin daerah paling aktif di dunia digital. Akun Instagram resminya, @dedimulyadi71, telah diikuti lebih dari 3 juta pengguna, sementara kanal YouTube-nya, “Kang Dedi”, menampung lebih dari 6,7 juta subscribers dengan total lebih dari 4.200 video.

Kontennya beragam, mulai dari kegiatan lapangan, respon isu terkini, hingga cerita kemanusiaan yang menyentuh. Pendekatan ini membuat citra kepemimpinan Dedi terasa dekat dan inklusif bagi masyarakat.


Komunikasi Pemerintah Era Baru: Murah, Cepat, Menjangkau Luas

Label “Gubernur Konten” yang semula bernada guyon, kini justru menjadi penegasan gaya kepemimpinan Dedi yang adaptif dan relevan dengan zaman. Ia menunjukkan bahwa transparansi dan komunikasi bisa dilakukan dengan pendekatan yang modern dan hemat anggaran.

"Inilah zaman digital. Pemerintah harus menjangkau rakyat dengan cara mereka berkomunikasi hari ini," ujar Dedi.

Pendekatan ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi pemimpin daerah lainnya untuk membangun hubungan lebih kuat dengan masyarakat tanpa harus mengandalkan cara konvensional yang boros anggaran.