Digitalisasi Pendidikan Belum Merata, Siswa di Daerah Terpencil Masih Tertinggal

Tampang.com | Pemerintah terus mendorong program digitalisasi pendidikan lewat pengadaan Chromebook, pelatihan guru daring, dan platform belajar seperti Merdeka Mengajar. Namun, di balik geliat ini, ada fakta yang masih luput dari perhatian: ratusan ribu siswa di daerah terpencil masih tertinggal jauh dari akses teknologi pendidikan.

Koneksi dan Perangkat: Dua Masalah Utama
Menurut data Kemendikbudristek, hingga kuartal pertama 2025, masih ada lebih dari 9.000 sekolah di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang belum memiliki koneksi internet memadai. Bahkan di beberapa kabupaten di Kalimantan Utara dan Papua, akses listrik pun masih tidak stabil, membuat penggunaan perangkat digital nyaris mustahil.

“Siswa kami harus naik bukit atau ke desa tetangga untuk cari sinyal kalau mau ikut ujian daring,” ungkap Bu Lusi, guru SD di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Perangkat Tak Cukup dan Tidak Merata
Masalah lain adalah keterbatasan perangkat. Banyak sekolah hanya menerima 1–2 unit laptop bantuan, padahal jumlah murid belasan hingga puluhan. Akibatnya, proses belajar berbasis digital tidak bisa berjalan optimal.

“Satu laptop dipakai bergantian satu kelas. Guru harus kreatif menyusun giliran belajar,” kata Pak Anton, kepala sekolah SMP di Sumba Barat.

Konsekuensi Kesenjangan Digital
Kesenjangan digital ini memunculkan efek domino: rendahnya literasi digital siswa, ketimpangan hasil ujian nasional berbasis komputer (ANBK), hingga terbatasnya partisipasi siswa dalam lomba-lomba online atau program pelatihan nasional. Hal ini berpotensi memperlebar jurang pendidikan antara wilayah kota dan desa.

Upaya Ada, Tapi Masih Belum Sistematis
Sejumlah program CSR dan NGO telah hadir memberikan bantuan, tapi dampaknya belum terintegrasi dengan kebijakan nasional. Banyak sekolah masih bergantung pada inisiatif lokal, seperti gotong royong warga atau guru yang menggunakan dana pribadi untuk membeli modem.

Kesimpulan
Digitalisasi pendidikan tak cukup hanya bicara soal perangkat dan aplikasi. Akses yang merata, pelatihan guru, infrastruktur dasar seperti listrik dan internet, serta pendampingan jangka panjang menjadi kunci agar transformasi digital benar-benar inklusif.