Digitalisasi Birokrasi Masih Terseok, SPBE Dinilai Gagal Dipahami Daerah

Tampang.com | Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicanangkan pemerintah sejak beberapa tahun lalu belum menunjukkan hasil signifikan. Di banyak daerah, digitalisasi layanan publik masih minim, penggunaan aplikasi tumpang tindih, dan birokrasi tetap lamban. Apakah SPBE benar-benar dipahami dan dijalankan dengan baik?

SPBE Masih Gagal Dipahami sebagai Sistem, Bukan Sekadar Aplikasi

Alih-alih membangun ekosistem layanan digital terpadu, banyak pemerintah daerah justru fokus membuat aplikasi-aplikasi baru yang berjalan sendiri-sendiri. Hasilnya: alih-alih efisien, justru menambah tumpukan platform tanpa integrasi.

“SPBE bukan sekadar bikin aplikasi, tapi soal perubahan budaya kerja birokrasi. Ini yang belum banyak dipahami di daerah,” jelas Dimas Herlambang, pakar transformasi digital dari UI.

Tumpang Tindih Aplikasi, Pengguna Bingung

Kondisi di lapangan menunjukkan warga kesulitan mengakses layanan karena harus membuka beberapa aplikasi untuk urusan yang seharusnya terintegrasi. Misalnya, urusan kependudukan, bantuan sosial, dan kesehatan digital masih tersebar di platform berbeda.

“Bahkan untuk mendaftar antrean layanan saja, masyarakat diminta unduh tiga aplikasi berbeda,” kata Dimas.

SDM dan Infrastruktur Digital Masih Jadi Kendala

Minimnya SDM yang paham teknologi dan belum meratanya infrastruktur internet menjadi hambatan klasik. Daerah-daerah dengan anggaran terbatas cenderung tertinggal dalam implementasi SPBE, meskipun memiliki komitmen politik.

“Pemerintah pusat belum punya strategi afirmatif yang benar-benar mendukung daerah tertinggal dalam urusan digitalisasi,” kritik Dimas.

Evaluasi Nasional: Skor SPBE Rata-Rata Masih di Bawah Target

Kementerian PAN-RB mencatat nilai indeks SPBE nasional masih stagnan, dengan rata-rata belum mencapai angka 3 dari skala maksimal 5. Artinya, sistem belum sepenuhnya adaptif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

“Kita butuh perencanaan lintas instansi dan pengawasan berbasis data. Selama ini evaluasi hanya seremonial,” kata Dimas.

Solusi: Integrasi, Pelatihan, dan Desain Ulang Sistem

Solusi yang ditawarkan para pakar mencakup tiga hal: mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu portal nasional, meningkatkan pelatihan SDM digital daerah, serta mendesain ulang sistem dengan pendekatan ‘user first’.

“Jangan lagi SPBE didekati dari sisi proyek anggaran, tapi dari sisi manfaat dan keberlanjutan,” tegas Dimas.

Masyarakat Butuh Layanan Cepat, Bukan Janji Digitalisasi

Tujuan akhir digitalisasi birokrasi adalah pelayanan publik yang efisien, mudah, dan cepat. Jika SPBE terus berjalan lambat dan tumpang tindih, maka digitalisasi hanya akan menjadi jargon tanpa perubahan nyata bagi masyarakat.