Dedi Mulyadi Tegas Lanjutkan Program "Barak Militer" untuk Siswa Jawa Barat

Tampang.com | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan tidak akan menghentikan program kontroversial "barak militer" bagi siswa bermasalah di wilayahnya. Dedi mengeklaim, program ini digagas semata-mata demi kebaikan warga Jawa Barat dan akan terus dijalankan.

Pernyataan ini disampaikan Dedi sebagai respons terhadap desakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang meminta agar politikus Partai Gerindra itu sementara waktu menghentikan pengiriman siswa ke barak militer. “Yang penting kalau saya sih karena saya sayang sama warga Jabar, saya akan terus melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan warga Jabar,” ucap Dedi kepada wartawan di Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa (27/5/2025).

Menurut Dedi, masyarakat Jawa Barat juga tidak mempersoalkan program tersebut. Ia bahkan mengklaim adanya dukungan dari orang tua siswa. Sebagai bukti, Dedi menyebutkan bahwa di Depok saja, ada ratusan siswa yang telah didaftarkan dalam Program Pembinaan Karakter dan Bela Negara ini.

“Contoh di Depok, yang daftar (program) sudah lebih dari 270 orang, itu cermin bahwa ada kegelisahan orangtua yang harus dijawab,” terang Dedi, mengindikasikan bahwa program ini menjawab kebutuhan orang tua akan pembinaan karakter anak.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Depok melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) telah membuka pendaftaran program Pembinaan Karakter dan Bela Negara untuk remaja berusia 13 hingga 15 tahun di "barak militer". Kegiatan ini bertujuan membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki semangat nasionalisme, sejalan dengan kebijakan Dedi Mulyadi.

Rencananya, kegiatan ini akan berlangsung selama tujuh hari, dimulai pada 1 Juni 2025. Per Senin (26/5/2025), tercatat sudah ada 285 remaja yang didaftarkan untuk mengikuti program tersebut, menunjukkan antusiasme yang signifikan.

Adapun sebelumnya, KPAI mendesak Dedi Mulyadi untuk menghentikan program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan bahwa penghentian program tersebut harus dilakukan hingga ada evaluasi mengenai pelaksanaan dan dampaknya terhadap anak-anak.

“Kami sudah menyampaikan hasil pengawasan kemarin kepada pemerintah daerah. Dan hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan, sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi,” ujar Jasra saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (26/5/2025).

Berdasarkan hasil pengawasan sementara KPAI, Jasra menyatakan, program yang digagas oleh Dedi Mulyadi sarat dengan pelanggaran hak-hak anak. Contohnya, pelabelan “anak nakal” bagi siswa dapat mengarah pada diskriminasi, mengingat dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tidak terdapat istilah tersebut. Selain itu, KPAI juga menyoroti sarana dan prasarana serta pelatihan bagi para siswa yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Jasra mengingatkan, pola pendidikan dan pelatihan terhadap anak-anak tidak dapat disamakan dengan pelatihan untuk calon prajurit TNI.