Dedi Mulyadi, Mengusulkan Agar Setiap Daerah Mulai Menggalakkan Pendataan Potensi Tenaga Kerja Yang Dapat Diserap Oleh Kalangan IIndustri.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan agar setiap daerah mulai menggalakkan pendataan potensi tenaga kerja yang dapat diserap oleh kalangan industri. Menurut Dedi, penting bagi setiap daerah untuk menciptakan sebuah database tenaga kerja yang mencakup informasi dari setiap kecamatan, termasuk detail tentang keahlian yang dimiliki oleh para calon pekerja. Data ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para investor yang ingin berinvestasi di daerah tersebut, sekaligus mengurangi kebutuhan untuk melakukan rekrutmen terbuka tenaga kerja.

Dedi Mulyadi menegaskan, "Tidak perlu lagi ada lamaran kerja. Kita sebaiknya menghapus sistem ini." Ia beralasan bahwa pengumuman lamaran kerja biasanya mengundang kerumunan orang dan menciptakan harapan yang tidak realistis bagi masyarakat. "Bayangkan saja, mereka yang tidak diterima seringkali merasa frustrasi dan marah," jelasnya dalam sebuah wawancara pada Selasa (4/5/2025).

Dengan adanya database yang komprehensif, seperti yang diusulkan Dedi, perusahaan dapat dengan mudah mencari dan mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Misalnya, jika sebuah pabrik memerlukan 3.000 karyawan, tinggal membuat daftar dari 1 hingga 3.000 berdasarkan data yang sudah ada. “Sebelum mereka masuk pabrik, kita bisa melakukan pelatihan terlebih dahulu. Setelah karyawan siap, baru urus administrasi dan persyaratan lainnya,” imbuhnya.

Dedi Mulyadi berharap bahwa jika setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat menerapkan sistem ini, maka rekrutmen terbuka yang selama ini menjadi praktik umum tidak lagi diperlukan. Hal ini juga akan mempermudah manajer HRD dalam mencari tenaga kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. "Proses penerimaan karyawan ini bisa dilakukan seperti penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi, di mana tidak semua harus melalui jalur ujian nasional, tetapi ada juga yang dipanggil," ujarnya.

Selain itu, Dedi juga menggarisbawahi bahwa budaya lokal yang sering melibatkan organisasi masyarakat atau LSM terkadang justru membuat industri kesulitan. Ia menjelaskan, “Industri tidak akan bisa bertahan jika masih ada ekosistem yang memberatkan mereka.” Ia menginginkan agar kerangka kerja yang mendukung industri ditetapkan agar semua pihak bisa memanfaatkan pabrik sebagai sumber penghasilan, bukan justru menjadi beban dengan berbagai permintaan dan proposal.

Dalam konteks ini, Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya pembinaan mentalitas yang positif di kalangan masyarakat sekitar pabrik untuk mencegah munculnya biaya-biaya tinggi yang kerap kali dikeluhkan oleh pelaku industri. Ia menekankan bahwa masih banyak yang melihat pabrik sebagai sumber uang untuk diminta bantuan, yang mana harus diubah. "Proposal ke pabrik, permintaan untuk kegiatan sosial, dan acara lainnya, semua beban tersebut harus dihentikan. Pabrik sudah bayar pajak, dan saya akan melarang seluruh kepala desa untuk mengajukan proposal demi meminta sumbangan," tegasnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Dedi Mulyadi berharap untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif dan nyaman bagi para pelaku usaha di Jawa Barat. "Pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir untuk melindungi seluruh investasi, jadi para pengusaha tidak perlu merasa khawatir," tukasnya. Melalui pendekatan yang lebih sistematis ini, diharapkan industri dapat berkembang lebih maksimal sambil turut memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.