Dedi Mulyadi Menanggapi Kritikan Tajam dari Komisi X DPR RI

Tanggal: 24 Mei 2025 08:28 wib.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan kritik dan saran, termasuk dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta Komisi X DPR RI. Dalam sebuah unggahan di akun media sosialnya, yang juga dikonfirmasi oleh Kompas.com pada Jumat (23/5/2025), Dedi menyatakan, "Saya dulu pernah menjadi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI. Biasanya, kritik yang diberikan oleh anggota DPR ditujukan kepada mitra kerja, seperti kementerian, yang menjadi rekan kerja mereka."

Namun, saat ini Dedi merasa bahwa beberapa anggota Komisi X DPR RI, termasuk wakil ketuanya, menunjukkan sikap yang sangat kritis terhadap dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat. Dia menyatakan kebanggaannya karena dianggap sebagai mitra kerja oleh Komisi X. "Mungkin saya dianggap kementerian," ujarnya menanggapi situasi tersebut.

Sebelumnya, dalam sebuah rapat, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Andi Muawiyah Ramly, menyebut Dedi dengan istilah "Gubernur Lambe Turah." Dedi menanggapi julukan itu dengan sikap santai dan tidak merasa keberatan. "Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Anda baik sekali kepada saya dengan memberikan gelar 'lambe turah'," kata Dedi. Ia berharap gelar tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat banyak.

Namun, Dedi juga ingin meluruskan beberapa pernyataan yang dilontarkan oleh anggota dewan tersebut, terutama terkait kebijakan yang katanya ia buat untuk mengembangkan 10 ribu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan metode vasektomi. Dedi menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak pernah ia sampaikan. "Pendapat dan pernyataan itu tidak pernah ada, silakan Bapak cari, saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan itu," jelasnya.

Kritikan yang diberikan oleh anggota DPR merupakan hal yang biasa dalam konteks pemerintahan. Sebagai seorang yang berpengalaman dalam dunia politik, Dedi paham bahwa kritik adalah bagian dari proses evaluasi kinerja seorang pemimpin. Dia berkomitmen untuk terus mendengarkan masukan dari berbagai pihak demi perbaikan di daerah yang dipimpinnya. 

Dalam konteks yang lebih luas, sebagaimana dia sampaikan, interaksi antara eksekutif dan legislatif sangat penting. Keterlibatan masyarakat, organisasi, dan lembaga lainnya dalam memberikan masukan dapat memperkaya kebijakan publik yang diambil. Seiring berjalannya waktu, harapannya, hubungan antara gubernur dan anggota dewan dapat terjalin lebih harmonis dan konstruktif untuk kesejahteraan rakyat. Dedi juga menyadari bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, transparansi dan komunikasi yang baik adalah kunci untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.
Copyright © Tampang.com
All rights reserved