Dedi Mulyadi Lanjutkan Program Pendidikan Anak di Barak Meski Dapat Protes dari KPAI

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan program pengiriman siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer, meskipun mendapat protes dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI mendesak agar program ini dihentikan dan dievaluasi, menciptakan ketegangan antara pihak pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak.

"Silakan saja KPAI memberikan pendapatnya. Bagi saya, yang terpenting adalah perhatian saya pada masyarakat Jawa Barat," ungkap Dedi usai menghadiri kuliah umum tentang nilai-nilai budaya dan tata kelola pemerintahan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia pada Selasa, 27 Mei 2025. Dalam pernyataannya, Dedi menekankan pentingnya program tersebut untuk kepentingan masyarakat.

Program ini, yang disebut Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa, telah menarik perhatian orang tua, terutama di wilayah Depok. Hingga pukul 12.00 WIB pada hari Senin, 26 Mei 2025, sudah ada 285 orang tua yang terdaftar untuk mengikutkan anak-anak mereka dalam pendidikan di barak militer. Dedi menilai tingginya angka pendaftaran ini mencerminkan kegelisahan masyarakat yang perlu ditangani dengan serius.

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, sebelumnya menyatakan bahwa desakan mereka untuk menghentikan program ini berlandaskan pada hasil pengawasan yang mereka lakukan. "Kami menilai bahwa program ini sebaiknya dihentikan sementara hingga ada evaluasi yang mendalam, terutama mengenai regulasi yang mendasarinya," kata Jasra dalam keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Program Pendidikan Karakter Panca Waluya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 yang bertujuan untuk memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak dengan perilaku khusus, seperti keterlibatan dalam tawuran, merokok, balapan motor, dan tindakan negatif lainnya. Implementasi program ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Pelaksanaan program ini dimulai pada Kamis, 1 Mei 2025, dan bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pendidikan karakter kepada anak-anak tersebut agar dapat berkontribusi lebih positif di masyarakat.

Dengan berbagai pandangan yang ada, perdebatan tentang keberlanjutan program ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk menemukan solusi terbaik bagi masa depan anak-anak di Jawa Barat. Di satu sisi, ada harapan dari masyarakat untuk mengatasi perilaku menyimpang di kalangan remaja, sementara di sisi lain, lembaga perlindungan anak mengingatkan pentingnya perhatian dan perlindungan bagi hak-hak anak.