Dedi Mulyadi Klarifikasi: Vasektomi Bukan Syarat Bantuan Sosial di Jabar

Tampang.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar bahwa vasektomi diwajibkan bagi penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah provinsi. Pernyataan ini diungkapkan setelah isu tersebut mencuat dalam beberapa hari terakhir.

Menurut Dedi, vasektomi bukan satu-satunya pilihan dalam program Keluarga Berencana (KB) yang disediakan oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa setiap pasangan memiliki kebebasan untuk memilih jenis kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan kenyamanan mereka. “Tidak ada ngomong salah satu jenis, tapi pilih mau yang mana,” ujarnya saat menghadiri kegiatan di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (5/5/2025).

Beban KB Tidak Hanya Pada Perempuan, Suami Juga Perlu Terlibat

Dedi juga menyampaikan keprihatinannya terkait beban yang selama ini lebih banyak ditanggung oleh perempuan dalam program KB. Ia mendorong agar suami turut aktif berpartisipasi dalam program ini. Salah satunya, dengan menggunakan metode kontrasepsi seperti kondom.

"Saya harapkan yang ber-KB itu suaminya, jangan sampai ber-KB itu beban istri," ujarnya. Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah memberikan alat pengaman (kondom) kepada setiap kepala keluarga sebagai langkah preventif.

KB Sebagai Upaya Pengendalian Jumlah Anak dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama mendorong program KB di kalangan keluarga miskin adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia menyoroti pentingnya pengendalian jumlah anak agar keluarga bisa fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan biaya persalinan.

"Bila terlalu banyak anak, jangankan untuk pendidikan, biaya melahirkan saja bisa sulit terbayar," ungkapnya. Menurut Dedi, keluarga yang memiliki lebih dari tiga anak, khususnya yang berasal dari lapisan ekonomi bawah, cenderung mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Bansos Tidak Cukup, Kesejahteraan Keluarga Perlu Diatur dengan KB

Gubernur Jawa Barat tersebut mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah daerah menyediakan sejumlah bantuan, seperti perbaikan rumah, beasiswa pendidikan, dan subsidi listrik, keberlanjutan kesejahteraan keluarga bergantung pada kendali jumlah anak.

"Keberlanjutan kesejahteraan tetap bergantung pada kontrol jumlah anggota keluarga," katanya. Ia menegaskan bahwa memberikan bantuan sosial tanpa mengatur jumlah anak yang terus berkembang tidak akan cukup untuk meningkatkan derajat ekonomi keluarga miskin.

Mendorong Suami untuk Bertanggung Jawab atas Kesejahteraan Keluarga

Dedi juga menekankan bahwa suami harus bertanggung jawab dalam urusan keluarga, termasuk dalam hal pemilihan metode KB. Program KB diharapkan tidak hanya menjadi beban bagi istri, tetapi juga melibatkan peran aktif suami dalam memastikan keluarga sejahtera, terutama dalam hal perencanaan jumlah anak yang ideal.

Program KB di Jabar: Solusi untuk Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesejahteraan

Sebagai tambahan, Dedi menyebutkan bahwa angka kelahiran di Jawa Barat saat ini terbilang tinggi, mencapai sekitar 900.000 jiwa per tahun. Angka tersebut, menurutnya, cukup tinggi untuk daerah dengan kepadatan penduduk seperti Jawa Barat. Oleh karena itu, pengendalian jumlah anak melalui program KB sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di masa depan.


Dengan penjelasan dari Dedi Mulyadi, kini masyarakat diharapkan lebih memahami bahwa program KB yang diterapkan oleh Pemprov Jabar bersifat fleksibel dan tidak memaksakan satu jenis kontrasepsi tertentu. Semua pihak diharapkan bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi keluarga miskin.