Dedi Mulyadi Klaim Program Barak Militer Sukses Tekan Tawuran dan Tingkatkan Disiplin Siswa

Tampang.com | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeklaim bahwa program kontroversialnya yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer telah menunjukkan hasil positif. Menurutnya, inisiatif ini berhasil menekan angka aksi tawuran di kalangan pelajar, sekaligus meningkatkan kedisiplinan mereka.

Meskipun demikian, mantan Bupati Purwakarta ini tidak merincikan data spesifik atau angka penurunan tawuran di Jawa Barat yang ia klaim telah terjadi. Pernyataan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi di Depok, Jawa Barat, pada Selasa (27/5/2025).

"Efek kejut dari barak militer kan hari ini terasa, bagaimana tawuran mulai turun kan," ujar Dedi Mulyadi, mengindikasikan bahwa dampak program ini sudah mulai dirasakan secara signifikan di lapangan.

Selain meredanya aksi tawuran, Dedi Mulyadi juga mengklaim bahwa program barak militer ini mampu meningkatkan kedisiplinan para siswa secara menyeluruh. Ini mencakup berbagai aspek perilaku sehari-hari pelajar.

"Kemudian anak-anak mulai rajin, anak-anak mulai berjalan kaki ke sekolah, motor penggunaan knalpot brongnya sudah mulai menurun, kan ini perlu konsistensi," kata Dedi, merujuk pada perubahan positif dalam kebiasaan siswa.

Untuk itu, Dedi Mulyadi bertekad akan terus menjalankan program ini, meskipun menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Ia menegaskan bahwa keputusannya didasari oleh rasa sayang dan kepedulian terhadap warga Jawa Barat.

“Yang penting kalau saya sih karena saya sayang sama warga Jabar, saya akan terus melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan warga Jabar,” ucapnya, menunjukkan komitmen kuatnya terhadap program tersebut.

Sebelumnya, KPAI secara tegas mendesak Dedi Mulyadi untuk menghentikan program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan bahwa penghentian program tersebut harus dilakukan hingga ada evaluasi menyeluruh mengenai pelaksanaan dan dampaknya terhadap anak-anak.

“Kami sudah menyampaikan hasil pengawasan kemarin kepada pemerintah daerah. Dan hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan, sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi,” ujar Jasra saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (26/5/2025).

Berdasarkan hasil pengawasan sementara KPAI, Jasra menyatakan bahwa program yang digagas oleh Dedi Mulyadi ini sarat dengan pelanggaran hak-hak anak. Salah satu contohnya adalah pelabelan “anak nakal” bagi siswa, yang menurut KPAI, dapat mengarah pada diskriminasi, mengingat dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tidak terdapat istilah tersebut.

Selain itu, KPAI juga menyoroti sarana dan prasarana serta pelatihan yang diberikan bagi para siswa dalam program ini, yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Jasra mengingatkan bahwa pola pendidikan dan pelatihan terhadap anak-anak tidak dapat disamakan dengan pelatihan untuk calon prajurit TNI, yang memiliki konteks dan tujuan yang berbeda.