Dedi Mulyadi Jadikan KB Sebagai Syarat Terima Beasiswa Hingga Bansos, Simak Penjelasannya

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan sebuah inisiatif yang cukup kontroversial, yaitu menjadikan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) sebagai prasyarat dalam penerimaan berbagai bantuan, mulai dari beasiswa pendidikan hingga bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Menurut Dedi, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah lebih merata dan tidak hanya terfokus pada satu keluarga atau segelintir individu saja.

"Dengan begitu, semua bantuan yang disediakan pemerintah akan diintegrasikan dengan program KB. Sangat tidak bijak jika kita menjamin kesehatan dan kelahiran, tetapi tetap membiarkan satu keluarga mendapatkan semua manfaat tersebut," jelas Dedi dalam sebuah konferensi pers di Bandung.

Ia juga menjelaskan bahwa saat ini banyak keluarga prasejahtera yang memilih cara melahirkan melalui operasi sesar, yang biayanya bisa mencapai Rp 25 juta setiap tindakan. Dalam konteks ini, Dedi mengingatkan agar pasangan suami istri berhenti menambah anak jika mereka tidak mampu untuk memberikan nafkah dengan baik. 

Rencana kebijakan ini disampaikan Dedi dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat yang bertajuk "Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah", yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan perwakilan instansi terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Dedi menekankan perlunya program KB, terutama metode vasektomi bagi pria, sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial.

Dedi mengungkapkan keprihatinannya atas temuan bahwa banyak keluarga dengan kondisi ekonomi sulit memiliki banyak anak. Ia pernah menemui keluarga yang memiliki 22 anak dan masih menunggu kelahiran anak ke-11, yang tentu sangat mempengaruhi kualitas hidup keluarga tersebut. “Ini sangat mencemaskan. Keluarga miskin harus memiliki pemahaman mengenai perencanaan keluarga," katanya.

Pemerintah daerah juga berencana memberikan berbagai macam bantuan setelah memastikan masyarakat mengikuti Program KB terlebih dahulu. Di antara bantuan yang dijanjikan adalah sambungan listrik baru, beasiswa pendidikan, serta bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni.

"Sekitar 150 ribu penerima bantuan sambungan listrik baru dari pemprov harus memenuhi syarat KB. Begitu juga dengan beasiswa dan program bantuan lainnya. Semua harus mengikuti program KB terlebih dahulu," paparnya.

Dedi juga menginginkan agar pria mengambil tanggung jawab lebih dalam program KB, agar beban reproduksi tidak sepenuhnya dibebankan kepada perempuan. Ia menekankan perlunya partisipasi aktif laki-laki, mengingat bahwa banyak permasalahan yang dapat timbul jika wanita tidak konsisten dalam menggunakan metode kontrasepsi.

Lebih jauh, Dedi menjelaskan bahwa data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan yang memuat informasi tentang peserta KB. Dengan cara ini, ketika bantuan diberikan, pihaknya dapat memastikan bahwa mereka berasal dari keluarga yang tidak hanya terdaftar tetapi juga telah mengikuti program KB dengan baik.

Dedi juga mengumumkan bahwa pemerintah provinsi akan memberikan stimulus pembangunan senilai Rp 10 miliar untuk desa-desa yang berhasil memenuhi kriteria Desa Istimewa, yang salah satu indikatornya adalah kepesertaan KB. Desa-desa yang dapat menunjukkan keberhasilan dalam program KB, pendidikan rakyat, kesehatan warga, serta aspek-aspek lainnya berpotensi mendapatkan hadiah dan pengakuan yang setara.

Program ambisius ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan, dengan mendorong keluarga untuk mengelola jumlah anak sesuai dengan kapasitas finansial dan emosional mereka.