Data Warga Bocor Lagi, Sistem Digital Pemerintah Dinilai Rawan Disusupi!

Tampang.com | Kasus kebocoran data pribadi kembali mencuat ke publik setelah database pengguna dari sebuah layanan digital milik pemerintah diduga dijual di forum gelap. Ribuan informasi sensitif mulai dari KTP, alamat, hingga rekam kesehatan bocor, memicu kekhawatiran besar soal lemahnya perlindungan data di era digitalisasi.

Bocor dari Aplikasi Resmi Pemerintah
Insiden terbaru terjadi pada sistem layanan publik berbasis aplikasi yang dikelola pemerintah daerah. Peretas mengklaim telah mendapatkan akses ke ratusan ribu data pengguna dan memperdagangkannya secara bebas di situs dark web.

“Celah keamanannya terlalu mudah ditembus. Tidak ada enkripsi data yang memadai,” ungkap Roy Natsir, pakar keamanan siber dari ICT Watch.

Indonesia Rentan, Tapi Masih Minim Reaksi Serius
Meski kasus semacam ini terus terjadi sejak 2020, hingga kini belum ada peningkatan signifikan dalam pengamanan infrastruktur digital pemerintah. Bahkan, UU Perlindungan Data Pribadi yang sudah disahkan belum punya kekuatan eksekusi yang memadai.

“Kita seperti membangun rumah tanpa pagar. Apa pun bisa masuk, tapi kita baru panik saat sudah kecolongan,” kata Roy.

Kepercayaan Publik Tergerus
Akibat kebocoran ini, banyak masyarakat merasa enggan menggunakan layanan digital resmi. Terlebih jika data tersebut menyangkut informasi sensitif seperti riwayat BPJS, dokumen pajak, atau data keluarga.

“Sekali data bocor, sulit untuk mengembalikan kepercayaan. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga tanggung jawab negara,” tambah Roy.

Solusi: Audit Siber dan Regulasi yang Tegas
Pakar keamanan mendorong pemerintah untuk segera membentuk lembaga independen pengawasan siber serta mewajibkan audit keamanan tahunan bagi semua sistem layanan digital. Tanpa itu, kebocoran hanya akan terus berulang.

Era Digital Butuh Keamanan Digital
Digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, tapi juga keamanan. Tanpa proteksi kuat, inovasi hanya akan menjadi jebakan baru yang merugikan rakyat.