Data Pribadi Bocor Lagi, Keamanan Digital Indonesia Dipertanyakan!

Tampang.com | Bocornya jutaan data pengguna dari berbagai platform digital kembali mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan siber di Indonesia. Dari data KTP, nomor ponsel, hingga rekam medis, informasi pribadi warga tersebar di forum-forum gelap dan diperjualbelikan secara bebas.

Ironisnya, insiden semacam ini bukan pertama kali terjadi. Dalam dua tahun terakhir, kebocoran data tercatat lebih dari 30 kali, melibatkan instansi pemerintah, BUMN, hingga startup teknologi.

Lemahnya Sistem, Longgarnya Pengawasan
Banyak sistem keamanan digital instansi masih menggunakan protokol lawas, bahkan tanpa enkripsi dasar. Penetrasi mudah dilakukan hanya dengan celah sederhana.

“Peretas tak butuh waktu lama menembus server yang tidak diperbarui secara rutin. Ini soal kelalaian sistemik,” jelas Reza Pratama, pakar keamanan siber dari Digital Defense Watch.

UU Perlindungan Data Pribadi Dinilai Tak Cukup
Meski Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan, implementasinya masih berjalan lambat. Tidak semua instansi punya petugas perlindungan data (DPO), dan sanksi terhadap pelanggar belum ditegakkan tegas.

“UU PDP tanpa pengawasan ketat hanya jadi dokumen simbolis,” ujar Reza.

Masyarakat Jadi Korban, Tapi Sulit Menuntut
Akibat kebocoran data, banyak warga menjadi sasaran penipuan digital, phising, hingga pencurian identitas. Namun, jalur hukum untuk menuntut pihak yang lalai sangat rumit dan tidak berpihak pada konsumen.

Solusi: Audit Keamanan Mandiri dan Kesadaran Kolektif
Reza menyarankan seluruh instansi dan perusahaan digital melakukan audit sistem keamanan secara berkala, serta membuka kanal pelaporan kebocoran yang transparan. Selain itu, edukasi masyarakat soal keamanan digital perlu ditingkatkan agar pengguna tak jadi korban empuk.

“Keamanan siber bukan cuma soal teknologi, tapi soal tanggung jawab dan transparansi,” tegas Reza.