Data Kependudukan Masih Amburadul, Bantuan Tak Tepat Sasaran dan Kebijakan Rawan Gagal!

Tampang.com | Validitas data kependudukan di Indonesia kembali disorot menyusul banyaknya kasus bantuan sosial yang tidak tepat sasaran serta program pemerintah yang tidak berjalan efektif. Masalah klasik berupa data ganda, tidak sinkronnya NIK, hingga perbedaan data antarinstansi masih menjadi persoalan besar.

Bantuan Tak Tepat Sasaran, Rakyat Jadi Korban
Kasus warga mampu menerima bansos sementara yang miskin terabaikan kerap terjadi. Sumber masalahnya: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tak akurat dan tidak diperbarui secara berkala.

“Waktu itu tetangga saya yang punya mobil dapat bantuan sembako, tapi saya yang pengangguran malah enggak masuk data,” ujar Karto, warga Sleman.

NIK Ganda dan Data Tak Sinkron
Banyak temuan soal Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ganda atau tidak terdaftar. Hal ini menyulitkan proses administrasi, terutama saat warga mengakses layanan kesehatan, pendidikan, hingga keuangan.

“Bagaimana kita bisa punya sistem pelayanan yang baik kalau satu orang bisa punya dua NIK dan satu NIK bisa punya dua alamat?” kritik Diah Setiawati, peneliti demografi dari LIPI.

Dampak Luas hingga Penentuan Kebijakan Publik
Data yang tidak valid bisa menyebabkan kebijakan berbasis data menjadi meleset. Dari jumlah vaksin yang salah sasaran, alokasi anggaran tidak efektif, hingga pemetaan kebutuhan daerah yang tidak akurat.

Rekomendasi: Integrasi dan Pembaruan Berkala
Pemerintah perlu memperkuat integrasi antarinstansi, membangun sistem data tunggal berbasis NIK yang dapat diakses semua sektor, serta memperketat pembaruan dan validasi secara berkala, terutama di level RT/RW.

Data Adalah Fondasi, Bukan Formalitas
Tanpa data yang akurat, pembangunan akan rapuh. Bukan karena kurangnya anggaran, tapi karena target yang tidak pernah tepat.