Dampak Potensial Bergabungnya PDIP ke Pemerintahan Terhadap Oligarki di Indonesia

Ekonomi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mencatat bahwa peluang bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo-Gibran semakin memperkuat pola-pola yang mendukung Indonesia menjadi negara oligarki. Hal ini berkaitan dengan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan 61 persen anggota DPR merupakan pebisnis atau pengusaha.

Menurut Achmad, pola oligarki terbentuk ketika kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi berkelindan. Di mana pengusaha memiliki akses langsung dan signifikan terhadap pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, ia menyatakan kekhawatiran akan konsekuensi masuknya PDIP ke dalam kabinet Prabowo dan absennya oposisi yang kuat. Menurutnya, hal ini bisa memperparah kecenderungan oligarki di Indonesia.

Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan kekuasaan politik dan ekonomi. Pasalnya, jika semua partai politik di parlemen menjadi bagian dari pemerintahan tanpa adanya oposisi yang kuat, ruang untuk aspirasi rakyat bisa semakin menyempit dan proses demokrasi yang sehat akan terganggu.

Achmad menyoroti bahwa kondisi ini juga dapat berbahaya karena mengurangi ruang bagi masyarakat luas untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan ekonomi yang adil dan berimbang. Ketika pengusaha memiliki pengaruh besar terhadap pembuat kebijakan, ada risiko bahwa regulasi yang diberlakukan tidak lagi mencerminkan kepentingan umum, melainkan kepentingan segelintir elite bisnis.

Praktik ini, menurut Achmad, dapat mempertajam ketimpangan ekonomi karena kebijakan yang dibuat lebih fokus pada kepentingan bisnis besar daripada rakyat itu sendiri. Industri-industri yang dekat dengan penguasa bisa mendapatkan keuntungan khusus, seperti keringanan pajak, kontrak pemerintah, atau perlindungan dari persaingan, yang pada akhirnya menciptakan distorsi dalam pasar.

Lebih lanjut, keberadaan oposisi yang efektif merupakan penjagaan terhadap risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, pemerintahan yang tidak diawasi cenderung lebih rentan terhadap praktik korupsi, nepotisme, dan pemborosan anggaran.

Pada akhirnya, kecenderungan bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan gambaran jelas bahwa Indonesia semakin menuju kepada bentuk negara oligarki. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan pengawasan yang ketat terhadap kekuasaan politik dan ekonomi sangatlah diperlukan untuk menjaga aspek demokrasi dan keadilan di Indonesia.