Dampak Kebijakan Dedi Mulyadi Melarang Study Tour: Banyak Sekolah Batalkan Rencana, Kunjungan Wisata Turun

 Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang sekolah melakukan study tour ke luar provinsi menuai dampak yang cukup signifikan. Terutama, banyak sekolah yang bukan hanya membatalkan rencana study tour luar provinsi, tetapi juga kegiatan serupa di dalam Jawa Barat. Salah satu institusi yang baru-baru ini mengumumkan pembatalan tersebut adalah SMAN 1 Cilaku di Kabupaten Cianjur, yang telah merencanakan outing class ke Saung Angklung Udjo di Bandung. Kegiatan ini sebenarnya merupakan bagian dari agenda yang lebih besar, yang direncanakan sebelum keberangkatan mereka ke Yogyakarta.

Outing class yang dijadwalkan berangkat pada Senin, 24 Februari 2024 ini seharusnya diikuti oleh 130 siswa dari total 432 siswa kelas 11. Masing-masing siswa diwajibkan membayar biaya sebesar Rp 1,5 juta untuk kegiatan ini, meskipun pembayaran tersebut bersifat tidak wajib. Dengan keputusan pembatalan tersebut, pihak sekolah memastikan bahwa uang yang telah dikumpulkan dari orang tua siswa akan segera dikembalikan. Kegiatan outing class ini, yang sudah direncanakan sejak awal tahun 2025, merupakan bagian dari program pendidikan 5P Kebhinekaan yang tercantum dalam kurikulum merdeka. Bertujuan untuk memadukan pembelajaran dengan pengalaman di luar kelas, program ini diketahui sudah disepakati oleh siswa dan orang tua mereka.

Di sisi lain, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Nonong Winarni, menegaskan bahwa keputusan SMAN 1 Cilaku untuk membatalkan kegiatan study tour ini sepenuhnya disebabkan oleh edaran dari Dedi Mulyadi. Dia memperingatkan beberapa waktu lalu bahwa kegiatan tersebut tidak boleh dilaksanakan, dan kini pembatalan sudah menjadi suatu kepastian.

Tentu saja, dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh sekolah dan siswa. Industri pariwisata lokal di Jawa Barat juga mulai merasakan imbasnya. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk wilayah Bandung Barat, Eko Suprianto, mengungkapkan bahwa sudah banyak sekolah yang membatalkan rencana kunjungan mereka. Data terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 18 kunjungan wisata sekolah telah dibatalkan selama Februari 2025, dengan total pesanan yang mencapai 4.300 orang.

Kebijakan Dedi Mulyadi ini ditetapkan sebagai tindakan preventif setelah insiden tragis kecelakaan bus yang menimpa siswa SMK di Depok, yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Dedi menekankan bahwa larangan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi orang tua siswa serta menjamin keselamatan anak-anak. Dia menjelaskan lewat akun media sosialnya bahwa yang dilarang adalah semua kegiatan yang membebani orang tua, terutama ketika harus meminjam uang untuk biaya kegiatan tersebut.

Tentu, tidak sedikit kritik yang membanjiri kebijakan ini. Meskipun banyak pihak yang mendukung, sejumlah orang menyayangkan keputusan tegas Dedi Mulyadi. Terlebih lagi, data menunjukkan bahwa meski ada larangan, beberapa siswa dari SMAN 6 Depok tetap memberanikan diri melaksanakan study tour ke luar provinsi, yang menimbulkan konflik dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dedi Mulyadi tetap pada pendiriannya, berusaha untuk mengedukasi masyarakat mengenai urgensi aturan ini dengan menyebutkan bahwa Jawa Barat sebenarnya memiliki banyak objek wisata dan industri yang bisa dijadikan lokasi study tour. Dia mengingatkan orang-orang tentang risiko yang dapat terjadi jika kebijakan ini diabaikan, yang ujungnya bisa menyakiti para siswa dan keluarganya. 

Kebijakan ini bukan hanya tentang larangan, tetapi juga merupakan refleksi terhadap kondisi sosial yang tengah dihadapi banyak orang tua. Ia menekankan bahwa setiap langkah tegas yang diambil demi kebaikan siswa dan dukungan ekonomi bagi orang tua. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun memberi perhatian, dengan harapan agar situasi ini diikuti oleh inovasi baru dalam edukasi dan pariwisata di provinsi tersebut.