Dampak Buruk Perang Dagang Trump 2.0 Terhadap Indonesia

Tampang.com | Perang dagang kembali mengemuka setelah kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan Amerika Serikat (AS). Situasi ini diperkirakan akan berdampak negatif terhadap perdagangan Indonesia, yang mungkin akan menghadapi tantangan baru dalam pasar global. 

Eko Listiyanto, Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyatakan bahwa fokus Trump saat ini adalah negara-negara dengan tingkat perdagangan tinggi, seperti China, Kanada, dan Meksiko. Namun, meskipun demikian, Eko mengindikasikan bahwa Trump kemungkinan akan mulai mencari negara-negara berkembang yang mengalami surplus neraca perdagangan untuk diterapkan tarif. “Satu per satu, Trump kemungkinan besar akan melirik negara-negara dengan surplus perdagangan yang nyata. Indonesia sendiri memiliki catatan surplus dengan Amerika,” ujar Eko saat Diskusi Indef pada 6 Februari 2024.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa selama tahun 2024, Indonesia memperoleh surplus perdagangan terbesar dari AS, dengan total mencapai US$ 16.842,1 juta. Nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai US$ 28.311,7 juta, sementara impornya hanya sekitar US$ 9.469,6 juta. Barang-barang yang menyumbang surplus terbesar adalah mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian, serta alas kaki. Dengan demikian, langkah proteksionis dari AS dapat berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi Indonesia.

"Walaupun di sisi makro dampaknya tidak akan signifikan, namun jika Indonesia tidak dapat mengekspor barang ke AS, atau jika AS mulai memblokir barang dari China, ini akan menjadi masalah besar bagi kita," tambah Eko. Ia menggambarkan bahwa selama periode awal kepresidenan Trump, meskipun AS memblokir barang dari China, pertumbuhan ekonomi Cina masih cukup baik, namun permintaan dari negara tersebut terhadap produk Indonesia diprediksi akan menurun tajam.

Eko juga memberikan catatan penting terkait strategi Indonesia dalam menghadapi perang dagang ini. Ia mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan meningkatkan kunjungan ke pimpinan negara lain untuk memperkuat kerja sama internasional. Namun, Eko menekankan bahwa kesepakatan yang tercapai tidak boleh hanya berhenti pada tahap rangkaian dokumen, melainkan harus membuka peluang nyata untuk menghasilkan pangsa pasar ekspor baru bagi Indonesia. 

Dengan latar belakang kebangkitan kembali proteksionisme di bawah kepemimpinan Trump, Indonesia harus bersiap menghadapi kemungkinan perubahan dalam kebijakan perdagangan global yang bisa mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonominya. Menciptakan kemitraan strategis dan keunggulan kompetitif menjadi langkah penting untuk menghadapi tantangan ini, agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton di tengah dinamika perdagangan internasional yang semakin kompleks.