Curhat Sri Mulyani Jelang Purnatugas: Susah Lho Kumpulin Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan aspirasinya terkait perjalanan kerjanya bersama seluruh jajaran Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang telah berupaya keras dalam mengumpulkan penerimaan negara. Isu ini dia sampaikan saat memaparkan target anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) 2025 dalam BNI Investor Daily Summit di Jakarta.

Menurut Sri Mulyani, penerimaan negara pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp2.996 triliun, hampir mencapai Rp3.000 triliun, yang menjadi rekor baru penerimaan negara. Menurutnya, usaha mengumpulkan pajak bukanlah hal yang mudah, sehingga apresiasi terhadap upaya tersebut sangatlah penting.

Selain itu, Sri Mulyani juga merinci bahwa target penerimaan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) direncanakan dengan ambisius namun realistis. Hal ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan belanja dari program pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, pemerintah juga menetapkan belanja negara pada tahun 2025 sekitar Rp3.613 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919 triliun. Jumlah transfer ke daerah tersebut menjadi yang tertinggi dalam sejarah, mencapai angka melebihi Rp900 triliun.

Selama tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto, defisit anggaran negara direncanakan mencapai 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau nominalnya sebesar Rp616 triliun. Sri Mulyani juga menyatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan tim transisi dan presiden terpilih untuk menyelaraskan kebijakan yang diperlukan.

Pernyataan Sri Mulyani tersebut menjadi penekanan pada kesulitan dalam mengumpulkan penerimaan negara, terutama pajak, meskipun diiringi dengan target yang ambisius namun realistis. Kesulitan tersebut juga menegaskan pentingnya peran seluruh jajaran Kementerian Keuangan dalam mencapai target APBN yang telah ditetapkan. Akan tetapi, hal ini juga menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama untuk mengoptimalkan potensi penerimaan negara demi kemajuan ekonomi Indonesia.