Canda BGS soal Jadi Menkeu, Aku Mau Menteri Penerangan

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, memberikan respons terhadap kabar yang menyebutkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah mempertimbangkan dirinya untuk menjabat sebagai menteri keuangan. Budi Gunadi enggan memberikan komentar yang terlalu banyak mengenai hal tersebut, menyatakan bahwa keputusan mengenai calon bendahara negara akan menjadi wewenang Prabowo.

Menurutnya, hal tersebut hanyalah perbincangan dari para wartawan, dan keputusan akhir tetap ada di tangan Presiden terpilih. Hal ini ia sampaikan di Jakarta pada Rabu (8/5), seperti yang dikutip dari detikfinance.

Nama Budi Gunadi termasuk dalam daftar empat kandidat yang kabarnya dilirik oleh Prabowo untuk menjadi bendahara negara, sebagaimana yang diungkapkan oleh berbagai sumber media asing, termasuk Bloomberg. Mereka mengklaim bahwa Prabowo sedang menimbang-nimbang siapa yang paling cocok untuk menjabat menteri keuangan setelah pelantikannya sebagai presiden.

Menanggapi pertanyaan mengenai kesiapannya untuk menjabat menkeu di kabinet Prabowo, Budi Gunadi dengan candaan menyatakan bahwa ia lebih memilih untuk menjadi menteri penerangan yang mengurusi para wartawan, sesuai dengan pengalaman kerjanya di era Presiden Suharto.

"Saya minatnya, siapnya lari maraton di resolusi 60 tahun. Niatnya ini dalam lima tahun ke depan kita mau beresin six major. Kenapa? Sebagai menkes mesti kasih contoh kan hidup sehat," tuturnya.

"Kalau ada posisi kayak zamannya Pak Harto, ada menteri penerangan yang ngurusin wartawan, aku mau jadi menteri penerangan," tambah Budi Gunadi.

Ia juga mengungkapkan bahwa komunikasinya dengan Prabowo berjalan dengan baik, sebagaimana mestinya antara sesama menteri yang bertugas di kabinet yang sama.

"Semua menteri komunikasinya baik kok. Pak Prabowo kan teman di kabinet, ya jadi kita berkomunikasi dengan baik," pungkasnya.

Selain Budi Gunadi, dua nama lain yang juga sempat masuk dalam daftar calon menkeu Prabowo adalah Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Namun, serupa dengan Budi, keduanya enggan berkomentar lebih lanjut mengenai isu tersebut.

Meskipun demikian, nama Sri Mulyani, yang biasanya dianggap sebagai calon kuat menteri keuangan, tidak terdengar dalam daftar keempat calon menkeu era Prabowo. Salah satu nama lain yang juga dipertimbangkan adalah Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar.

Bloomberg melaporkan bahwa alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani sebagai calon menteri keuangan adalah karena sosok yang terpilih nantinya akan memiliki tugas besar dalam membantu Prabowo menghadapi berbagai risiko geopolitik, terutama akibat persaingan antara AS dan China yang berdampak global pada rantai pasok.

"(Prabowo) mencari teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan untuk janji-janji kampanyenya, sembari menjunjung tinggi kehati-hatian fiskal," ungkap Bloomberg.

"Orang tersebut harus menjaga disiplin fiskal, yang sangat penting dalam menstabilkan rupiah dan meyakinkan investor asing, juga mengamankan pendanaan yang cukup untuk rencana pengeluaran besar Prabowo," demikian disampaikan oleh media asing tersebut.

Dari respons dan klaim-kalim tersebut, terlihat betapa pentingnya peran menteri keuangan dalam memastikan stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Selain itu, keterlibatan teknokrat yang mampu memahami dinamika ekonomi global juga menjadi faktor krusial dalam menjaga daya saing Indonesia di kancah internasional. Dengan begitu, keputusan Prabowo dalam menentukan calon menteri keuangan menjadi perhatian serius bagi seluruh kalangan, baik dari segi kebijakan ekonomi maupun stabilitas keuangan negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa penunjukan menteri keuangan tidak hanya sekadar urusan internal pemerintah, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap citra Indonesia di kancah global.

Dalam konteks ini, seorang teknokrat yang memiliki pemahaman mendalam terhadap keuangan negara, kebijakan fiskal, dan tantangan ekonomi global menjadi sangat dibutuhkan. Kemampuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memberikan keyakinan kepada investor asing, serta mengamankan pendanaan untuk proyek-proyek strategis merupakan hal-hal yang harus dimiliki oleh calon menteri keuangan. Atas dasar itu, Prabowo dituntut untuk memilih sosok yang mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik, demi kepentingan baik perekonomian Indonesia maupun kepercayaan dari pihak luar.

Dari segi politik, penunjukkan menteri keuangan juga bisa menjadi sinyal bagi pasar dan masyarakat internasional mengenai arah kebijakan ekonomi yang akan dijalankan oleh pemerintah berikutnya. Oleh karena itu, keputusan Prabowo dalam menentukan calon menteri keuangan akan menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh berbagai pihak, terutama dalam mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dan hubungan dengan pihak asing.

Seiring dengan perkembangan dinamika politik dan ekonomi, masyarakat dan pelaku pasar dapat saja menunggu dengan antusias pengumuman mengenai sosok yang akan menjadi menteri keuangan dalam kabinet Prabowo. Namun, yang pasti, kehadiran seorang figur yang mampu menjaga stabilitas fiskal, mengelola keuangan negara dengan bijaksana, dan memahami dinamika ekonomi global akan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks di masa mendatang. 

Penunjukkan menteri keuangan bukanlah semata-mata urusan internal pemerintah saja, melainkan berkaitan erat dengan kepentingan nasional dan kesinambungan pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Oleh karena itu, penetapan calon menteri keuangan oleh Prabowo menjadi sesuatu yang mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, bukan sekadar sebagai isu politik semata, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi global di masa yang akan datang. Selain itu, keseriusan dalam menentukan calon menteri keuangan akan memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang stabil dan terpercaya di mata dunia, sehingga mendukung keberlangsungan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.