Buruh Desak Dewan Kesejahteraan Nasional Dikelola Profesional dan Bebas Politisasi

Tampang.com | Rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto menuai beragam respons dari kalangan buruh. Salah satunya datang dari Sunarno, koordinator aksi Hari Buruh yang digelar di depan gedung DPR RI pada Kamis (1/5/2025), yang menekankan pentingnya pengelolaan dewan tersebut secara profesional dan bebas dari kepentingan politik.

Tak Ingin Jadi Beban Negara Tanpa Manfaat

Sunarno mengapresiasi inisiatif pemerintah, namun ia mengingatkan bahwa keberadaan dewan tersebut hanya akan menjadi pemborosan anggaran negara jika tidak dijalankan dengan serius.

“Kalau tidak dikelola secara profesional, maksimal, dan optimal, maka ini hanya akan menambah beban anggaran negara tanpa memberi manfaat nyata bagi buruh maupun masyarakat,” tegasnya.

Minta Jauh dari Politisasi dan Gimmick Semata

Ia juga mengkritisi potensi politisasi dalam pembentukan dewan tersebut. Menurutnya, upaya ini harus murni untuk kepentingan buruh, bukan sekadar ajang pencitraan.

“Jangan sampai ini hanya jadi gimmick politik. Program harus bersifat inklusif, tidak diskriminatif, dan berlaku untuk seluruh buruh Indonesia,” ujarnya.

Desak Penghapusan Sistem Outsourcing

Selain soal dewan kesejahteraan, Sunarno kembali menyuarakan penolakan terhadap sistem kerja outsourcing yang dinilainya tidak menjamin kepastian kerja bagi para pekerja.

“Kalau sistem kerja tidak bisa memberikan jaminan terhadap hak dan masa depan buruh, sistem itu harus dihapus. Pemerintah harus mendorong model kerja yang menjamin kepastian dan perlindungan kerja,” katanya.

Presiden Janjikan Dewan Buruh sebagai Hadiah May Day

Dalam pidatonya di Monas di hadapan ratusan ribu buruh, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional adalah hadiah untuk memperingati Hari Buruh Internasional.

“Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh hari ini. Saya akan segera bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ucap Prabowo disambut sorak peserta aksi.

Berisi Perwakilan Buruh dari Seluruh Indonesia

Presiden menjelaskan bahwa dewan ini akan diisi oleh tokoh-tokoh serikat buruh dari berbagai daerah, yang bertugas memberikan masukan langsung kepada kepala negara mengenai regulasi ketenagakerjaan yang belum berpihak pada pekerja.

“Dewan ini akan mengkaji situasi buruh dan memberi saran kepada saya tentang undang-undang mana yang tidak berpihak. Itu akan langsung kita perbaiki,” tegas Prabowo.