BUMN Rugi Triliunan, Tapi Tenang… Semua Masalah Tetap Bisa Disalahkan ke Proyek Sebelumnya

Tampang.com | Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mencatatkan kerugian jumbo hingga triliunan rupiah pada kuartal pertama 2025. Namun alih-alih menawarkan solusi konkret, sebagian besar direksi justru kompak menunjuk satu arah: proyek masa lalu.


“Ini dampak dari kebijakan dan proyek warisan,” ujar salah satu pejabat BUMN dalam konferensi pers singkat yang lebih banyak berisi klarifikasi daripada pertanggungjawaban.


Rugi Besar, Tapi Siapa yang Salah?

PT Waskita Karya, Garuda Indonesia, dan beberapa perusahaan pelat merah lainnya kembali melaporkan angka merah di neraca keuangan. Nilainya tidak main-main—ada yang mencapai belasan hingga puluhan triliun rupiah. Tapi narasi yang muncul pun terasa seperti kaset lama:

“Ini akibat beban proyek-proyek lama.”

Jurus Lama: Salahkan Masa Lalu

Kalimat seperti “dampak proyek sebelum kami menjabat” atau “kebijakan direksi sebelumnya” menjadi senjata retoris untuk menjelaskan kemunduran kinerja.

Padahal, publik menanti langkah koreksi, bukan justifikasi.


“Kalau semua salahkan proyek sebelumnya, lalu siapa yang bertanggung jawab hari ini?” tulis seorang analis ekonomi dalam ulasan terbarunya.


Sementara Gaji dan Tunjangan Tetap Aman

Ironisnya, meski rugi terus, tunjangan dan fasilitas mewah untuk para direksi nyaris tak tersentuh. Mobil dinas, bonus kinerja (yang entah berdasarkan kinerja siapa), hingga perjalanan luar negeri tetap berjalan.

“Kerugian perusahaan tak selalu berarti penderitaan di kursi direksi,” ujar pengamat BUMN secara sinis.

Rakyat Bertanya: Siapa Evaluasi Siapa?

Sebagai entitas milik negara, BUMN seharusnya beroperasi dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Tapi jika setiap kerugian selalu bisa dialihkan ke masa lalu, maka kapan publik akan melihat hasil nyata dari kepemimpinan yang sekarang?

BUMN Butuh Evaluasi, Bukan Dalih Abadi

Kerugian adalah hal yang bisa dimaklumi dalam bisnis. Tapi jika kerugian terus berulang tanpa pertanggungjawaban yang jelas, maka publik layak curiga: apakah BUMN dikelola untuk kepentingan negara atau hanya sekadar panggung narasi politik dan zona nyaman pejabat?