Budiman Sudjatmiko: Jangan Lihat Harganya, Anggaran Makan Bergizi Gratis Disebut Jadi Rp 7.500

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko, menaruh perhatian yang besar terhadap program makan bergizi gratis. Ia meminta agar masyarakat tidak hanya melihat sisi harga per porsi, tetapi lebih mempertimbangkan nilai gizinya.

Dalam tanggapannya terkait pengurangan anggaran makanan bergizi gratis dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500 per porsi, Budiman menekankan bahwa yang lebih penting adalah bagaimana cara menyediakan makanan yang bergizi. Ia menegaskan bahwa fokus pada harga perlu diimbangi dengan proses penyediaan makanan secara keseluruhan. Dalam wawancaranya dengan Kompas.com pada Rabu (17/7/2024), Budiman menyatakan, "Jadi isunya, jangan dilihat soal harga per porsi. Tapi bagaimana cara menyediakan makanan yang bergizi itu. Soal harga itu memang bisa sangat fluktuatif kalau kita melihat di ujungnya, kalau kita lihat proses di hilirnya. Kan asumsinya berarti harga-harga tuh beli begitu saja bahan-bahannya."

Budiman juga menjelaskan bahwa jika bahan pangan untuk program makan bergizi gratis bisa disediakan oleh dapur rakyat atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kemungkinan besar harga per porsinya tidak akan jauh dari biaya produksi. Namun, jika semua bahan makanan harus dibeli, kata Budiman, harga akan sangat bergantung pada fluktuasi pasar. "Seringkali biaya penjualan barang jadi itu tergantung market-nya tergantung fluktuasi harga pasar. Nah kita justru yang kita tekankan adalah kemandirian dalam memproduksi makanannya itu sendiri," katanya.

Lebih lanjut, Budiman menegaskan bahwa perhatian utama seharusnya bukanlah harga saja, namun kepada kecukupan nutrisi dan kontrol kualitas gizi, terutama untuk makanan anak-anak dan ibu hamil. Ia menyatakan, "Kita tidak masuk ke wilayah harga. Karena kalau kita bisa menyediakan (bahan makanan) dengan sendirian, sebenarnya harga bukan issue. Yang penting kan kecukupan sesuai dengan prasyarat gizinya, quality control dari gizi untuk makan anak dan ibu hamil."

Terkait alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis, Budiman yakin bahwa angka tersebut masih dapat ditekan. Ia berpendapat bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat diaktifkan untuk memproduksi bahan pangan. "Seluruh bahan makanan itu dengan hanya beberapa saja mungkin impor untuk sementara waktu, misalnya susu. Tapi mayoritas 80 persen bisa diproduksi sendiri, 80 persen bisa disediakan sendiri oleh desa. Maka anggaran itu ke depan itu bisa ditekan separuhnya untuk skala nasional," ujarnya.

Budiman juga menekankan bahwa tidak masalah jika anggaran per porsi untuk makan gratis tidak mencapai Rp 15.000. Beliau menyatakan keyakinannya bahwa pentingnya program makan bergizi gratis lebih dari sekadar angka-angka dan harus melibatkan aspek kemandirian dalam produksi pangan.

Sebelumnya, ekonom dari Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, mengungkapkan bahwa dirinya telah diajak untuk membahas program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam diskusinya, salah satu pembahasan yang diangkat adalah mengenai keinginan untuk mengoptimalkan anggaran sebesar Rp 71 triliun agar dapat digunakan secara maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak.

Heriyanto menjelaskan bahwa pihak Prabowo ingin menjalankan program makan bergizi gratis secara maksimal tanpa perlu mengurangi alokasi anggaran Rp 71 triliun. Opsi yang kemudian muncul dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak dari rencana semula sebesar Rp 15.000 menjadi Rp 7.500. "Yang menarik buat saya Bapak Ibu sekalian adalah, setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan, apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp 15.000," ungkap Heriyanto.