BSSN Kirim Satgas Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menurunkan Satuan Tugas (Satgas) pengamanan siber dan sandi untuk mengamankan kegiatan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali yang berlangsung pada tanggal 18-25 Mei 2024. Kolaborasi pengamanan juga melibatkan aparat TNI dan Polri.

Ariandi Putra, Juru Bicara BSSN, menyatakan bahwa satgas tersebut bertanggung jawab dalam melakukan pengamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, serta pengamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan dalam event WWF ke-10 di Bali.

Ia menambahkan bahwa BSSN sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, bertugas untuk mewujudkan keamanan, perlindungan, dan kedaulatan siber nasional.

"Satgas Pengamanan Siber dan Sandi ini kami siapkan sebagai implementasi dari Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2024 tentang Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 Tahun 2024," ujar Ariandi pada Jumat, 17 Mei 2024.

Ariandi menjelaskan bahwa Satgas Pengamanan Siber dan Sandi Negara telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk persiapan terkait pelaksanaan IT Security Assesment (ITSA) pada aplikasi registrasi peserta WWF ke-10 di Bali. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Sekretaris Negara (Setneg) terkait aplikasi registrasi panitia lokal dan pendukung. Lebih lanjut, Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN juga melakukan pemantauan terhadap isu-isu yang muncul di media sosial terkait WWF ke-10 di Bali.

Pengamanan acara berskala internasional seperti WWF ke-10 memerlukan kerja sama yang erat antara institusi pemerintah dan pihak terkait lainnya. Dalam hal ini, kehadiran Satgas Pengamanan Siber dan Sandi yang dikirimkan oleh BSSN menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan keamanan dalam aspek siber dan sandi. Hal ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendukung perhelatan internasional yang akan diadakan di Indonesia.

Kehadiran Satgas Pengamanan Siber dan Sandi di Bali diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap informasi serta jaringan telekomunikasi yang akan digunakan dalam WWF ke-10. Selain itu, koordinasi yang dilakukan dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait juga menunjukkan kesiapan dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang mungkin timbul selama acara berlangsung.

Selain tugas pengamanan, peran Satgas Pengamanan Siber dan Sandi juga penting dalam memastikan bahwa aspek keamanan siber dalam kaitannya dengan pemanfaatan internet dan telekomunikasi terjaga dengan baik. Dukungan penuh dari BSSN dalam penyelenggaraan WWF ke-10 di Bali menjadi salah satu upaya dalam memastikan bahwa kehadiran Indonesia sebagai tuan rumah acara internasional terkemuka tidak hanya berfokus pada aspek logistik dan fasilitas, tetapi juga dalam aspek keamanan siber yang semakin penting dalam era digital ini.

Keberadaan Satgas Pengamanan Siber dan Sandi dalam event WWF ke-10 di Bali menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga keamanan dalam berbagai aspek, termasuk keamanan siber yang menjadi salah satu fokus penting dalam pengamanan acara internasional. Keterlibatan berbagai instansi pemerintah dalam hal ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam menjaga keamanan negara, baik dalam ranah fisik maupun ranah siber.

Pengiriman Satgas Pengamanan Siber dan Sandi oleh BSSN untuk mengamankan WWF ke-10 di Bali menjadikan Indonesia semakin siap dalam menghadapi tantangan keamanan siber dalam skala internasional. Lebih dari hanya pengamanan fisik, peran tersebut juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap aset-aset siber negara agar tidak terancam selama berlangsungnya acara tersebut.

Kolaborasi antara BSSN, TNI, Polri, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan WWF ke-10 di Bali akan memberikan dampak positif dalam memastikan keberlangsungan acara internasional tersebut dengan kondisi keamanan yang terjaga secara menyeluruh. Keberadaan Satgas Pengamanan Siber dan Sandi merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam memastikan Indonesia dapat menyelenggarakan event skala internasional dengan standar keamanan yang tinggi, termasuk dalam aspek siber yang semakin relevan danmendesak.