BNPT Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tangkal Intoleransi dan Radikalisme

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor antara pemerintah, DPR, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah berkembangnya intoleransi dan radikalisme di Indonesia. Ia menilai, dialog kebangsaan yang melibatkan berbagai elemen tidak boleh dianggap sebagai acara seremonial semata, melainkan wadah strategis untuk membuka ruang diskusi dan mengatasi hambatan informasi sejak dini. Berdasarkan riset Setara Institute 2023, minimnya ruang dialog menjadi salah satu penyebab utama tumbuhnya sikap intoleran.

Eddy menekankan bahwa toleransi bukan hanya soal wacana, melainkan proses membangun kesadaran dan etika kolektif. Menurutnya, praktik toleransi membutuhkan pengorbanan berupa kemampuan untuk menghargai, memahami, dan menerima perbedaan. Dengan keragaman lebih dari 17 ribu pulau dan enam agama yang diakui negara, Indonesia memiliki modal sosial yang luar biasa. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 pun secara tegas menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh warga negara.

Ia menjelaskan bahwa prinsip toleransi berlandaskan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, sehingga banyak negara datang ke Indonesia untuk mempelajari kehidupan sosial dan keberagamannya. Eddy juga menekankan bahwa toleransi dan moderasi beragama adalah konsep yang saling terkait. Moderasi beragama sendiri memiliki tiga pilar utama: komitmen kebangsaan, sikap antikekerasan, dan penerimaan terhadap kearifan lokal, yang semuanya telah tertuang dalam ideologi Pancasila.

Dalam pandangan BNPT, intoleransi berakar dari tiga lingkungan utama, yakni keluarga, pendidikan, dan media sosial. Keluarga sebagai pranata sosial terkecil dinilai berperan penting dalam menanamkan nilai toleransi sejak dini. Sementara di sektor pendidikan, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama untuk memasukkan nilai toleransi dalam kurikulum sekolah dan pesantren. Bahkan, sejumlah mantan anggota kelompok radikal kini turut membina pesantren dengan pendekatan moderat.

Terkait media sosial, Eddy menyebut tantangan terbesar justru datang dari ruang digital yang menjadi bagian dari kehidupan generasi muda, khususnya Gen Z. Untuk itu, BNPT membentuk Duta Damai Dunia Maya di setiap provinsi, yang bertugas menyebarkan pesan-pesan damai melalui berbagai platform digital. Upaya ini diharapkan mampu membendung penyebaran paham radikal di dunia maya yang bergerak cepat dan masif.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Vita Ervina, turut menyatakan dukungannya terhadap program pencegahan radikalisme dan terorisme yang dilakukan BNPT. Ia menegaskan bahwa program tersebut harus terintegrasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta diawasi pelaksanaannya agar berjalan efektif. Dialog kebangsaan, edukasi, dan penyuluhan di masyarakat menjadi bagian dari strategi kolektif untuk menjaga persaudaraan, keutuhan bangsa, dan mengatasi akar persoalan radikalisme.