BNPP Dorong Perbatasan Kaltara Jadi Motor Ekonomi Baru Nasional

TAMPANG.com — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan komitmennya untuk menjadikan wilayah perbatasan, khususnya di Kalimantan Utara (Kaltara), sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang strategis. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman dalam audiensi bersama Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang di Tanjung Selor, Rabu (7/5/2025).

Usulan Daerah Masuk Rencana Induk Nasional

Makhruzi menyampaikan bahwa berbagai usulan strategis dari pemerintah provinsi Kaltara akan dimasukkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) Tahun 2025–2029.

“Kami pastikan seluruh kebutuhan prioritas yang disampaikan hari ini akan dimasukkan dalam skala nasional,” ujar Makhruzi.

Bangun Perbatasan Butuh Kolaborasi Lintas Pemerintahan

Ia menekankan bahwa pembangunan wilayah perbatasan bukanlah tugas satu pihak semata. Diperlukan kolaborasi menyeluruh antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

“Perbatasan bukan hanya titik terluar secara geografis, tapi juga wajah depan negara. Sudah seharusnya dibangun secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Tiga PLBN di Kaltara Disiapkan Jadi Simpul Ekonomi

BNPP hingga saat ini telah membangun 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu di seluruh Indonesia, dan tiga di antaranya berada di Kalimantan Utara:



PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik


PLBN Labang di Kabupaten Nunukan


PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau



Makhruzi menyebut bahwa keberadaan PLBN bukan hanya soal keamanan atau keimigrasian, tetapi juga sebagai pusat logistik, simpul perdagangan, layanan publik, hingga penggerak UMKM lokal.

Kunjungan Langsung ke Wilayah Perbatasan

Dalam rangkaian kunjungan ke Kaltara, BNPP juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan, khususnya di wilayah Kabupaten Nunukan dan Malinau. Tujuannya adalah memastikan bahwa program pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana dan kebutuhan nyata masyarakat.

“Kami hadir bukan hanya membawa program, tapi juga untuk mendengar langsung suara daerah. Kalimantan Utara adalah wilayah strategis yang harus mendapatkan perhatian serius,” tegas Makhruzi.

Stabilitas Keamanan Jadi Prioritas

Selain pembangunan fisik, penguatan koordinasi dengan TNI dan Polri juga menjadi perhatian utama BNPP. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas dan ketertiban wilayah perbatasan yang memiliki tantangan tersendiri.