BKKBN Imbau Keluarga Indonesia Miliki Setidaknya Satu Anak Perempuan

Pernyataan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo baru-baru ini ramai disorot. Hasto mengimbau setiap keluarga untuk setidaknya memiliki satu anak perempuan. Menurut Hasto, tren kelahiran saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan tahun 1970-an, ketika rata-rata wanita dapat melahirkan 6-9 anak dalam setiap keluarga. Sementara saat ini, seorang wanita hanya melahirkan 1-2 anak. 

  Berdasarkan data dari World Population Prospect, grafik angka kelahiran atau total fertility rate (TFR) di Indonesia memang terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tercatat angka TFR Indonesia mencapai 2,19. Angka itu menurun menjadi 2,17 pada 2021 dan 2,15 pada 2022. Penurunan ini mencerminkan perubahan signifikan dalam pola keluarga dan keputusan reproduksi di masyarakat Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi tren ini, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi, perubahan nilai-nilai sosial, serta pertimbangan ekonomi.

Hasto mengungkapkan bahwa keberadaan anak perempuan dalam sebuah keluarga memiliki banyak manfaat. Anak perempuan sering kali menjadi pilar penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dan merawat orang tua di masa tua. Selain itu, mereka juga dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial jika diberikan kesempatan yang setara dalam pendidikan dan pekerjaan. Imbauan Hasto ini mendapat beragam tanggapan dari masyarakat dan pengamat.

  Beberapa pihak mendukung pandangannya dengan alasan bahwa anak perempuan memang memiliki peran yang krusial dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, mereka menekankan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif dalam mengelola isu kependudukan. Meski demikian, Hasto tetap berpendirian bahwa memiliki setidaknya satu anak perempuan adalah sesuatu yang baik untuk setiap keluarga di Indonesia. Dia berharap imbauannya ini dapat mendorong diskusi yang lebih luas tentang pentingnya kesetaraan gender dan peran perempuan dalam masyarakat.

Di sisi lain, data penurunan TFR ini juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia. Angka kelahiran yang terus menurun dapat berdampak pada struktur demografi negara, dengan potensi peningkatan jumlah penduduk usia tua dan penurunan jumlah penduduk usia produktif.

  Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang dapat mendukung keluarga muda dalam memiliki dan membesarkan anak, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi keluarga untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dalam konteks ini, imbauan Hasto dapat dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengatasi tantangan demografi di Indonesia. Meski kontroversial, pernyataan ini mendorong diskusi penting tentang masa depan kependudukan dan peran keluarga dalam masyarakat Indonesia.