Beras Bantuan Tak Merata, Mengapa Distribusinya Masih Bermasalah?

Tampang.com | Pemerintah telah menggelontorkan jutaan ton beras bantuan lewat program cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, di berbagai daerah, keluhan warga soal tidak meratanya distribusi terus bermunculan. Padahal, data Kementerian Sosial menyebutkan bahwa target penerima telah ditetapkan secara nasional. Di mana letak persoalannya?

Data Tersedia, Bantuan Tak Sampai
Ironi terjadi ketika data penerima manfaat (DTKS) telah disusun, namun realisasi di lapangan jauh dari harapan. Di Jawa Barat dan NTT, misalnya, banyak warga mengaku tidak mendapat beras meski namanya tercantum sebagai penerima.

“Petugas bilang stoknya habis, padahal tetangga saya dapat. Ini membuat kecemburuan sosial,” kata Lilis, warga Bekasi.

Rantai Distribusi Berbelit, Minim Pengawasan
Masalah muncul dari proses distribusi yang panjang—mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa. Tiap level memiliki tantangan logistik dan administratif, yang sering kali tidak transparan.

“Rantai distribusinya terlalu banyak tangan, dan tidak ada mekanisme kontrol yang jelas di lapangan,” ujar Dwi Arifianto, pengamat kebijakan publik dari Universitas Airlangga.

Politik Bansos Menjelang Pilkada
Beberapa kalangan menuding penyaluran bantuan beras rawan dijadikan alat politik, terutama menjelang Pilkada. Isu ini mencuat karena ada daerah yang mempercepat atau menunda pembagian sesuai momentum politik lokal.

“Bukan rahasia lagi, bantuan sosial sering dijadikan komoditas elektoral. Ini memperparah distribusi yang tidak adil,” kata Dwi.

Data Tak Sinkron, Warga Tertinggal
Salah satu hambatan utama adalah ketidaksesuaian data antara pusat dan daerah. Ada nama-nama yang muncul dalam daftar lama, namun telah pindah, meninggal, atau status ekonominya berubah.

“Masalah klasik, update data yang tidak berjalan. Akhirnya bantuan jadi salah sasaran atau malah tidak tersalurkan,” ujar seorang kepala desa di Lampung.

Solusi: Sistem Terpadu dan Pemutakhiran Real Time
Para ahli mendorong pemerintah untuk segera membenahi sistem pendataan dan distribusi secara digital dan real-time. Intervensi teknologi diperlukan untuk mengurangi manipulasi dan mempercepat distribusi.

“Kita butuh sistem yang bisa dilacak, dari gudang sampai tangan penerima. Harus ada transparansi digital,” tegas Dwi.

Rakyat Menunggu Keadilan Sosial
Program bantuan pangan seharusnya menjadi penopang hidup warga miskin, bukan menambah beban dan konflik. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kilogram beras benar-benar sampai ke yang berhak.

“Kalau bantuan saja tidak tepat sasaran, bagaimana kita bisa bicara tentang kesejahteraan dan keadilan sosial?” tutup Dwi.