Bekasi Siap Tempatkan Pelajar Nakal di Barak Militer, Dukung Program Dedi Mulyadi

Tampang.com | Pemerintah Kota Bekasi menyatakan dukungan penuh terhadap program pendidikan militer untuk pelajar bermasalah yang digagas oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, bahkan telah menyiapkan dua barak militer sebagai tempat pembinaan karakter siswa yang terlibat pelanggaran.

Dua Barak Disiapkan Jadi Lokasi Penggemblengan

Tri menyebutkan bahwa dua lokasi militer yang akan digunakan adalah Batalion Infanteri Mekanis 202/Tajimalela di Rawalumbu dan Batalion Armed 7/155 GS di Bantargebang. Keduanya dinilai cocok untuk mendukung proses pendidikan non-formal berbasis kedisiplinan dan bela negara.


“Kalau di Bekasi ini ada beberapa tempat yang bisa digunakan. Ada Batalion 202 dan juga ada Batalion Armet,” ujar Tri saat ditemui wartawan, Jumat (2/5/2025).


Bukan Sekadar Hukuman, Tapi Pendidikan Karakter

Menurut Tri, program ini tidak dimaksudkan sebagai hukuman, melainkan bentuk pendidikan karakter yang dibalut dalam nuansa kebangsaan. Ia berharap pelajar-pelajar yang ikut serta bisa mendapatkan pemulihan mental, kedisiplinan, dan semangat nasionalisme.


“Saya kira ini bagian dari edukasi, untuk mengembalikan pembinaan mental dan psikologis anak-anak,” ucapnya.


Efektivitas Belum Terukur, Tapi Perlu Dicoba

Meski menyambut baik program ini, Tri juga menegaskan perlunya evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai apakah pendekatan militer ini benar-benar efektif dalam mengurangi kenakalan pelajar, seperti tawuran dan perilaku menyimpang.


“Belum bisa kita nilai apakah efektif atau tidak karena belum ada indikator yang jelas. Tapi yang penting ada upaya dulu,” tuturnya.


Mulai Berlaku di Purwakarta dan Bandung

Program pendidikan militer bagi siswa ini secara resmi mulai diterapkan pada Hari Pendidikan Nasional, Jumat (2/5/2025), dengan Purwakarta dan Kota Bandung sebagai pilot project. Para siswa yang terlibat kenakalan atau terindikasi tindak kriminal akan dibina selama enam bulan di barak tanpa mengikuti sekolah formal. Mereka akan dijemput langsung oleh anggota TNI.


“TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah. Selama enam bulan mereka akan dibina karakter dan perilakunya,” ujar Dedi Mulyadi.


Menuai Pro Kontra di Masyarakat

Meski menuai dukungan dari sejumlah kepala daerah, termasuk Tri Adhianto, program ini juga memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai pendekatan ini terlalu keras dan mencerminkan kemunduran sistem pendidikan, sementara yang lain melihatnya sebagai solusi tegas di tengah krisis disiplin pelajar.